Kritik terhadap birokrasi umumnya menyasar sektor publik, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan, hak pengelolaan sesuatu, dan sebagainya.
Tag: Ilmu Pemerintahan
Konflik di Dalam Tubuh Partai Golkar Memicu Tindakan Perpecahan Dua Kubu
Menurut website BBC News, Tiga puluh empat Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar pro Aburizal Bakri mengumumkan dukungan terhadap pelaksanaan Musyrawarah Nasional IX Partai Golkar yang akan digelar di Bali mulai 30 November mendatang.
Masalah Korupsi dan Politisasi Bansos Berakar Pada Budaya dan Sistem Politik Indonesia
Di penghujung tahun 2020, masyarakat Indonesia menghadapi dua kenyataan pahit. Di sisi lain, jumlah kasus terinfeksi virus COVID-19 semakin meningkat. Di sisi lain, ironisnya, ada klaim bahwa kesejahteraan sosial (Bansos) yang bertujuan untuk meringankan penderitaan masyarakat akibat pandemi, telah runtuh, dan salah satu tersangka adalah Juliari Batubala, menteri yang membidangi sosial.
Pemimpin Rakyat Kehilangan Legitimasi Moral Akibat Korupsi di Negara Indonesia yang Dewasa Ini
Negara Indonesia memiliki beberapa Legitimasi Negara ialah alasan-alasan yang secara mendalam memungkinkan pemerintahan negara itu dibangun, didirikan, dan diadakan. Legitimasi ialah yang dijadikan pendirian suatu pemerintahan bersifat legitim, sah dan benar.
Konflik Politik di Media Massa di Era Jokowi-Jusuf Kalla
Globalisasi telah merabak dan menyebar luas di berbagai dunia dengan baik dan menjadi kekuatan yang kuat yang selalu membutuhkan respon yang tepat.
FISIP UB Bakal Buka S2 Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) bersiap membuka program studi Magister Ilmu Pemerintahan. Saat ini proses pendirian tersebut sedang dalam tahap pengajuan perizinan.
Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah Atasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi
Ditengah masa Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah kembali memantapkan diri untuk menerapkan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah. Sebagaimana pemekaran daerah sendiri ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat baik dari segi fiskal maupun pembangunan infrastruktur, sehingga memiliki pengaruh yang besar pada kondisi keuangan APBN. Diterapkannya kembali kebijakan Moratorium tersebut, disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis akibat Pandemi Covid-19.
Money Politic menjadi Budaya Politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
Money politik (Politik uang) merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih dengan menggunakan imbalan materi baik milik pribadi maupun partai dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.
Kontroversi Dinasti Politik Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting di dalam kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung.
Pentingnya Pemekaran Daerah Dalam Pemerataan kesejahteraan Masyarakat
Melihat kondisi wilayah Kabupaten Malang yang sudah semakin maju, tentu banyak melewati upaya pemerintah serta kerjasama dari masyarakat luas dalam hal ini. Dalam pemekaran wilayah Kabupaten Malang ini sangat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
