“Itu sudah sesuai aturan. Bahkan misalkan ada Panwascam nanti yang tidak netral, sesuai dengan aturan regulasi juga bisa dilakukan pemberhentian. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, Bersama rakyat awasi Pemilu,” tambahnya.
Sementara itu Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad dalam sambutannya menyampaikan setiap digelar pemilu harus dideteksi dari awal segala bentuk pelanggaran. Meskipun terdapat keluarga di kelembagaan atau pemerintahan, Kapolres berharap saat telah ditentukan nomor urut, harus berhati-hati.
Ketika ada objek yang sudah ada maka harus menahan diri agar tak terjadi masalah di kemudian hari. Terutama saat berfoto bersama, hindari berpose dengan tangan untuk mengantisipasi media yang memframing indikasi urutan nomor partai.
“Ketika ada kampanye atau semacamnya, saya minta untuk dihindari dulu karena konteks kita adalah melakukan pengamanan,” terangnya.
Kapolres Muhammad juga meminta kerja sama para pihak terutama di tingkat bawah seperti camat, kades, polsek, koramil dan panwascam lebih bisa diutamakan. Ia juga berpesan agar segala permasalahan harus diselesaikan dimulai dari hal terkecil karena tidak ada masalah yang tiba-tiba besar.
Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudo Purwanto menyampaikan komitmen netralitas TNI, Polri dan ASN adalah harga mati. Dandim Arif berharap seluruh pihak yang terkait, utamanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menjadi lini terdepan untuk jangan terpancing. Apalagi ketika ngobrol di warung kopi.
“Kami mengharapkan ASN, TNI dan Polri adalah sangat netral, kami menjamin hal tersebut,” tegas Letkol Arif.
