Alokasi APBD Dinkes Kota Malang Terbanyak Bayar JKN

Ilustrasi salah satu rumah sakit rujukan Pemprov Jatim yang menerima pelayanan JKN. (jaz) - Alokasi APBD Dinkes Kota Malang Terbanyak Bayar JKN
Ilustrasi salah satu rumah sakit rujukan Pemprov Jatim yang menerima pelayanan JKN. (jaz)

Malang, SERU.co.id – Kesehatan masih menjadi salah satu dari enam prioritas alokasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot Malang) pada tahun 2022. Selain fokus dalam penanganan pandemi covid-19, Dinas Kesehatan Kota Malang juga ekstra dalam memperbaiki pelayanan kesehatan bagi warga Kota Malang.

Kepala Dinkes Kota Malang, dr Husnul Mu’arif menuturkan, alokasi APBD menyebar di masing-masing bidang. Akan tetapi, anggaran terbanyak di OPD yang dipimpinnya terletak pada pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada BPJS Kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Alokasi 2022 karena menyebar di beberapa bidang itu yang belum kita totalkan. Kalau yang terbesar itu ya JKN. Ya pembayaran premi BPJS (Kesehatan),” seru dr Husnul Mu’arif, saat dikonfirmasi, Rabu (12/1/2022).

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Kota Malang ini mengaku, belum tahu jumlah pasti besaran nominal anggaran. Yang pasti tidak sedikit, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak di Kota Malang.

“Itu masuk di masing-masing kegiatan, tidak khusus, untuk penanganan khusus covid. Kalau nilai pastinya saya lupa,” imbuhnya.

Disinggung soal tahun 2022 anggaran dari Dinkes untuk penanganan Covid-19, hingga program yang dilakukan tidak jauh berbeda.  Namun, dengan situasi kasus yang sudah melandai bisa jadi tidak sebanyak di tahun kemarin.

Selanjutnya, penanganan covid-19 sudah masuk di bidang kefarmasian dan kesehatan. Seperti obat-obatan hingga alat kesehatan sudah masuk dalam listing kebutuhan.

“Untuk penanganan covid lain seperti alat bahan habis pakai sudah ada, baik di bidang P2 Dinkes atau Bidang Farmasi,” tutupnya.

Sementara sebelumnya, Walikota Malang, Drs H Sutiaji menuturkan, kesehatan menjadi prioritas karena menginginkan jaminan kesehatan secara merata dan nyata. Sehingga, kesehatan tidak menjadi milik segelintir orang yang mampu, dan namun juga bagi kalangan menengah ke bawah.

“Dinkes kita kedepan, begitu masyarakat sakit tidak banyak proses. Tinggal menunjukkan KTP, dia mendapatkan pelayanan gratis,” beber Sutiaji.

Hal tersebut sejalan dengan janji Walikota Malang dengan Wakil Walikota ketika kampanye dahulu. Visi Kota Malang Bermartabat salah satunya adalah di bidang kesehatan, selain dari pendidikan, reformasi birokrasi, ekonomi, transportasi, pariwisata, sosial dan lingkungan hidup.

“Alhamdulillah sekarang mampu
Rp250 (miliar) lebih untuk membayar BPJS mencapai Universal Health Coverage (UHC),” tutup pria penyuka makanan pedas ini. (jaz/rhd)


Baca juga:

disclaimer

Pos terkait