Malang, SERU.co.id – Kota Malang bertahun-tahun belum pernah masuk ranking pengendalian inflasi. Namun tahun ini Kota Malang masuk ranking 3, setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kediri. Sebuah lompatan tajam dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang dalam kinerja pengendalian inflasi daerah.
“Saya istilahkan lompatan, karena di tahun sebelumnya scoring Kota Malang di angka 87 (ranking 8). Saya perkirakan ranking/peringkat 3 itu ada pada score 97-98,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Azka Subkhan Aminurridho, dalam “High Level Meeting (HLM) TPID Kota Malang – Strategi dan Tantangan Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru”, di Bateeq lounge, Hotel Atria Malang, Rabu (25/11/2020).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan, yakni dengan terus menggeliatkan IKM (Industri Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kota Malang. Sebab efek multi player kegiatan tersebut, meski perlahan namun pasti ekonomi akan bergerak naik.
“Sekarang itu pameran UMKM secara terbatas dengan penerapan protokol, akan menumbuhkan ekonomi. Kita lakukan kegiatan disini juga mendukung perhotelan. Kita makan ada katering yang dapat order. Kita minum pedagang minuman laku,” imbuh Azka.
Untuk menarik daya beli konsumen, pemerintah telah mengupayakan melalui bansos. Harapannya, bansos digelontorkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak menerima. Sehingga daya beli masyarakat akan meningkat pula, disaat masyarakat lainnya menggunakan bansos sebagai modal usaha.
Sekitar Rp 700 triliun bansos yang digelontorkan oleh pemerintah, mulai dari aspek kesehatan, perlindungan sosial, UMKM dengan bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lainnya. Dengan bansos itu daya beli masyarakat naik, sektor ekonomi juga akan terbangun.
“Jika inflasinya rendah pertumbuhan ekonominya juga rendah. Sekarang ini fokusnya menggeliatkan ekonomi melalui UMKM, IKM dan bansos. Tidak perlu kita sidak, operasi pasar, karena akan mendatangkan kerumunan dan menimbulkan klaster baru,” tandas mantan wartawan ini.
Prestasi ini direspon positif oleh Walikota Malang Sutiaji. Menurutnya, hal ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan ekonomi. Setelah Kota Malang mengalami 5 kali deflasi hingga Oktober di tahun 2020. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah inflasi.
“Kita harus mampu membalikkan deflasi saat ini ke inflasi. Artinya kita harus pacu masyarakat untuk berbelanja, sehingga terjadi pergerakan ekonomi yang dinamis. Maka saya sepakat kabar ini menjadi pemacu semangat kinerja TPID Kota Malang,” ucap Pak Aji, sapaan Walikota Malang.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Sunaryo, mengutarakan hingga Oktober 2020, inflasi Kota Malang pada angka 1,22 %. Padahal di masa pandemi, justru kita dituntut untuk mampu mendongkrak laju inflasi.
“Ini masih relatif rendah dari ekspektasi target inflasi (Kota Malang) sebesar 3 plus minus 1. Sementara kenyataan selama 2020, Kota Malang mengalami 5 kali deflasi. Ini meningkat di banding 2019 yang 4 kali dan 2018 1 kali,” beber Sunaryo.
Mencermati performance inflasi, Wawali Sofyan Edi Jarwoko, berharap pada 2 bulan terakhir roda ekonomi dipacu jelang tutup tahun 2020. Salah satunya memaksimalkan pembelanjaan (APBD maupun dana yang bersumber dari APBN).
“Sebagaimana pesan Presiden RI, agar kwartal pertama 2021 sudah ada pembelanjaan (APBD dan APBN). Maka kita juga mendorong di bulan Desember sudah dapat dilakukan proses pengadaan barang dan jasa,” imbuh Bung Edi, sapaan Wawali, usai penyerahan Piagam Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Pemerintah Pusat. (rhd)
