Pamekasan, SERU.co.id – Sejumlah ulama di Kabupaten Pamekasan mengadakan audiensi ke Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, Senin (18/11/2024).
Audiensi ini dilakukan untuk menyampaikan adanya kekhawatiran terkait dugaan ketidaknetralan pihak tertentu yakni Polres Pamekasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan yang akan datang.
“Dalam audiensi kami sampaikan bahwa di luaran ada rumor bahwa Polres Pamekasan tidak netral terhadap salah satu Paslon,” ungkap Imam Santoso selaku Perwakilan Anggota Gerakan Umat Islam Pamekasan (Guip).
Menurutnya, saat disampaikan dalam audiensi itu, Kapolres yang didampingi Waka Polres bersumpah bahwa Anggotanya sudah diwanti-wanti untuk netral dalam Pilkada.
“Beliau bersumpah demi Allah kami sudah memerintahkan kepada para Kabag, para Kasi, Kapolsek dan Kasat dan seluruh jajaran, dan telah diwanti-wanti oleh beliau kalau Polres harus netral dan tidak boleh memihak pada salah satu Paslon manapun,” terangnya.
Kiyai dari Organisasi Muhammadiyah itu bertekad memantau di masyarakat dan agar Kepolisian netral, ia juga akan melaporkan jika ditemukan adanya dugaan anggota yang berpihak pada Paslon tertentu.
“Untuk di bawah akan kami pantau, jadi info dari masyarakat akan kami akomodir, kalau nanti itu ada seperti ada kejelasan dan seperti yang kami bilang ke Kapolres kami akan menghadap lagi sesuai bukti jika ada dan beliau bersedia menerima untuk menindak lanjuti,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pamekasan melalui Waka Polres Pamekasan, Kompol Andy Purnomo menuturkan, untuk Pilkada netralitas Polri sudah disampaikan sejak awal. Bahkan jauh sebelum masuk Pilkada.
“kita menindaklanjuti perintah dengan pimpinan bahwasanya memang Polri semuanya netral, jadi kalaupun beredar isu kalau kita ada kecondongan mendukung Paslon nomor sekian itu kita pastikan semuanya netral,” terangnya.
Kompol Andy melanjutkan, tidak pernah ada Kapolres memberikan arahan supaya mendukung salah satu Paslon. Dari ketiga Paslon yang ada di Pamekasan, pihaknya memerintahkan untuk netral. Bahkan, kata Waka Polres, netralitas itu tidak hanya di Polres, tapi semua lapisan aparatur penegak hukum termasuk aparatur pemerintah itu semua harus netral.
“Dan jika ditemukan pelanggaran bisa langsung disampaikan dan dilaporkan ke Propam, tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti. Tidak hanya sekedar isu, jadi jika ada informasi laporan segera ditindaklanjuti,” tutupnya. (udi/mzm)
