Batu, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengadakan sharing dan diskusi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), berlangsung di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani Kota Batu (3/11/2023). Tema kegiatan yang diangkat adalah Optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan.
BPK dan DPR memiliki peran strategis dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, terutama di Pemerintah Daerah. Maka kedua lembaga ini memiliki peran kunci sehingga pelaksanaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan administrasi dan memberikan dampak pada masyarakat. Melalui Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan program yang tetap memenuhi kaidah administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas.
Pj. Wali Kota Batu, Dr Aries Agung Paewai SSTP MM mengatakan, dirinya sengaja menghadirkan narasumber dari BPK, Komisi XI DPR-RI dan Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Tujuannya adalah untuk mendengar secara langsung segala sesuatu yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ia berharap ke depan, dari paparan narasumber, program kegiatan Pemkot Batu akan lebih berdampak kepada masyarakat.
“Dan secara laporan administrasi tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” seru Pj. Aries sapaannya.
Baca juga: Reses di Batu, Anggota DPR-RI Ahmad Basarah Serahkan Bantuan Fitness Outdoor
Tampil memberikan paparan, Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Prof. Candra Fajri Ananda. Dalam paparannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi menjelaskan tiga tugas penting BPK yakni sebagai pengawasan yang memeriksa keuangan dari sisi proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas.
“BPK juga mempunyai fungsi menemukan permasalahan sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan berbagai kebijakan extraordinary pada masa pandemi. Sedangkan fungsi tinjauan ke depan yakni memfasilitasi masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan,” ungkapnya.
Baca juga: Reses, Krisdayanti Bagikan 1000 Paket Beras Untuk Warga Batu
Karyadi huga menyampaikan, tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja. Ia menilai bahwa tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batu sudah lebih dari 80 persen. Ia berharap hal ini dapat berkelanjutan.
“BPK bukan hanya memeriksa keuangan. Tetapi juga pemeriksaan kinerja sampai evaluasi, termasuk Perda dan Perwali. Kami akan ikut melakukan penanganan sampah, karena ini adalah tanggung jawab bersama,” kata Karyadi.
Kegiatan Komunikasi stakeholder ini, selain dihadiri secara langsung oleh Pj. Wali Kota Batu, juga dihadiri Forkopimda Kota Batu. Sekretaris Daerah Kota Batu dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu turut menyimak paparan dari para ahli. (dik/mzm)
