Malang, SERU.co.id – Tahun 2023 ini kuota kebutuhan ASN Kota Malang ditetapkan sebanyak 271 orang, terdiri dari 200 tenaga PPPK guru, 50 tenaga PPPK kesehatan dan 21 orang tenaga PPPK teknis. Angka tersebut tertulis berdasarkan Surat Keputusan MenPan RB No : 546 Tahun 2023.
Keputusan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (3/8/2023) kemarin. Wali Kota Malang Drs. Sutiaji hadir secara langsung mengikuti rakor tersebut. Acara ini dihadiri pula oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendikbud Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dan Wamen Kesehatan Dante Saksono Harbuwono serta pejabat Pembina Kepegawaian se Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo menuturkan, rekrutmen calon ASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat. Selain itu juga mempertimbangkan penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN.
“Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” serunya.
Airlangga menyebutkan, calon ASN yang direkrut bisa mengisi posisi kunci atau sebagai “future leaders”. Nantinya, ia bisa menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045.
Sementara itu Menpan RB Azwar Anas menyampaikan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer.
“Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN,” ucapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini tidak lupa menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kementerian, Lembaga sampai pada Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya yang telah menyampaikan usulan formasi dan kebutuhan ASN. Dia berharap pengadaan ASN ini semakin meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji turut menyampaikan terimakasih kepada Menpan RB dan jajarannya. Ia berharap proses pengadaan ASN nanti sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh BKN selaku panitia seleksi nasional (Panselnas). Sutiaji mengaku sama sekali tidak mempermasalahkan kuota yang didapatkan Kota Malang
“Kuota yang didapatkan ini sesuai dengan usulan kebutuhan yang sudah diserahkan,” imbuhnya .
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang menambahkan, saat ini kebutuhan Kota Malang difokuskan pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kesemuanya diambil dari jalur PPPK. Demikian juga untuk tenaga teknis, diambil dari jalur yang sama.
“Prinsipnya kami tidak mempermasalahkan dan tentu teknisnya nanti (proses pengadaan) harus sesuai dengan pedoman dari BKN. Mereka (BKN) kan selaku Panselnas, jadi kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Sutiaji.
Terkait penyederhanaan birokrasi, dirinya mengaku telah melakukan pengurangan dari 34 perangkat daerah menjadi 28. Langkah ini terbukti efektif dan mengefisiensi anggaran. Buktinya, capaian SAKIP yang diraih Pemkot Malang adalah level A. Itu artinya memuaskan.
“Sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai,” pungkas Sutiaji. (dik/ono)
