Diskusi Gesah Desa
Banyuwangi, SERU.co.id – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi Ficky Septalinda dan Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi Rudi Hartono Latif sangat menyayangkan ketidak-hadiran pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam Gesah Desa yang dilaksanakan oleh Asosiasi BPD, bertempat di Agrowisata Pondok Osing, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Minggu (21/7/2019).
Menurut Ficky Septalinda, dengan tidak hadirnya pihak Pemkab Banyuwangi terkait pembahasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak di 130 Desa dari 189 Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, pembahasan ini menjadi pincang. “Tidak hadirnya pihak Pemkab Banyuwangi, diskusi ini sangat pincang,” ungkap Ficky Septalinda.
Namun, lanjut Ficky terkait pelaksanaan Pilkades, pihak panitia Pilkades sudah melaksanakan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik. “Kalau Perda itu belum disahkan, panitia Pilkades bisa mempergunakan Perda yang lama sebagai payung hukumnya,” jelas Sekretaris DPC PDI Perjuangan.Dalam diskusi tersebut, Ficky meminta kepada anggota BPD untuk mengawal proses PIlkades agar bisa berjalan dengan baik dan kondusif. “Anggota BPD harus memelototi masalah ini, kalau terjadi sesuai yang tidak diinginkan, ayo kita hajar bersama-sama,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif menjelaskan, belum disahkannya Perda tentang Pilakdes ini, sangat merepotkan panitia Pilkades dalam menentukan sikap, jika terjadi kecurangan atau money politics. “Kalau dipaksakan memakai Permendagri nomor 112 tahun 2014 yang diubah Permendagri nomor 65 tahun 2017 jelas sangat tidak bisa, karena di Permendagri itu tidak dijelaskan jika terjadi perselisihan hasil suara atau tekait adanya dugaan money politik,” jelas Rudi.
Menurut Rudi, jika ingin persoalan Pilkades ini bisa berjalan dengan baik dan kondusif, Pemerintah harus segera mengesahkan Perda tentang Pilkades ini. “Kalau ingin Pilkades bisa berjalan dengan baik dan kondusif, segera sahkan Perda tentang Pilkades ini,” tegasnya.
Apalagi, tambah Rudi dalam persoalan ini ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi sangat mensuport dan mengawal bersama-sama Pilkades serentak yang akan digelar pada 9 Oktober 2019 mendatang. “Saya bersama anggota Asosiasi BPD akan mengawal Pilkades secara serentak ini, jika ada kecurangan, kami akan melakukan aksi di DPRD bersama ketua Komisi 1 DPRD,” imbuhnya. (tut/syn)
