Pamekasan, SERU.co.id – Infrastruktur Kabupaten Pamekasan dibawah kepemimpinan Baddrut Tamam dikeluhkan warga Desa Kadur dan warga Desa Bengkes Kecamatan Kadur, Pamekasan, lantaran jalan tersebut mengalami rusak parah tidak sesuai dengan yang dijanjikan Bupati saat pencalonannya, Kamis (25/5/2023).
Salah satu warga Desa Bengkes Kadur, Mohammad Hasan menyampaikan, sudah lama sekali jalan disini rusak parah, belum ada pengaspalan, sudah tidak ada bedanya seperti sawah, sungai. “Padahal sebelum pencalonan Baddrut Tamam dia menjanjikan infrastruktur untuk jalan akan diperbaiki namun kenyataannya, survei membuktikan itu hanya omong kosong saja, padahal jabatannya tinggal beberapa bulan,” serunya.
Baca juga: Jamaah Haji Lansia Asal Pamekasan Menangis Karena Tidak Ada Pendamping dari Keluarga
LSM Lira itu menyebutkan, banyak warga mengalami kecelakaan lebih-lebih di musim hujan, kemarin malam sekitar jam 12 ada tamu dari Pamekasan mobil R3 masuk ke selokan, orang Surabaya mobil Panther mundur kebelakang karena memaksakan diri saat tanah dalam keadaan licin.
Warga yang lain, Abdul Kholik menyebutkan, pada bulan lalu sempat meminta sumbangan terhadap warga sekitar untuk sekedar memperbaiki jalan yang rusak parah, ada di dua tutik jalan tanjakan yang rusak parah.
“Bulan lalu kami siapakah sekitar enam dump truck dan meminta sumbangan terhadap warga sekitar untuk ngecor dua jalan tanjakan yang sering terjadinya kecelakaan, maka kami berharap terhadap pemerintah Pamekasan untuk memperbaiki jalan kami sesuai dengan janjinya dulu,” tandasnya, Rabu (24/5/2023).
Baca juga: Marak Oknum Jual Boks KWH Meter, Manager PLN UP3 Pamekasan: Transaksi Hanya dengan Bank
Kepala DLH Amin Pamekasan, Jabir menyampaikan, dalam hitungan instansinya, PUPR membutuhkan minimal Rp1 Triliun untuk menuntaskan jalan di Pamekasan. Dengan estimasi Rp500 Miliar biaya pemeliharaan setiap tahun untuk mempertahankan stabilitas jalan.
“Boleh dilihat dalam risalah penyusunan APBD 2023 dan boleh ditanyakan sama anggota DPRD juga. Namun tahun ini kita mengalami beberapa kali penyesuaian anggaran atau relaksasi hingga Rp70 Miliar,” ungkapnya.
Mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BBPD Pamekasan itu menambahkan, kebijakan itu berakibat pada turunnya anggaran yang dikelola Dinas PUPR hingga di posisi sekitar Rp50 Miliar. Anggaran itu termasuk kewajiban pembayaran kegiatan 2022 yang belum terbayar sebesar sekitar Rp18 Miliar. Sehingga PUPR Pamekasan tahun ini murni mengelola anggaran Rp32 Miliar untuk keseluruhan kegiatan dinas mulai dari rutin kantor sampai dengan pembangunan.
Baca juga: DLH Pamekasan Produksi Kompos dari TPA Digratiskan untuk Warga
“Artinya hanya sekitar 19 miliar untuk infrastruktur. Namun kami terus komunikasikan dengan pimpinan untuk mendapatkan solusi yang terbaik, memohon untuk bersabar, menunggu informasi karena kami terus intens lakukan dan semoga lancar dan sukses,” ujarnya, saat di temui di kantornya, Rabu (24/05/23).
“Kami sudah merencanakan dan memasukkan dalam rencana kerja (Renja) 2023 beberapa jalan prioritas termasuk jalan di Desa Ragang dan Desa Bajur Kecamatan Waru, Pamekasan,” ungkapnya.
“Kami kan sudah sampaikan bahwa dari seluruh penjuru Pamekasan. Baik terima kasih,” tutupnya saat dikonfirmasi ulang melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (25/5/2023). (luq/mzm)
