Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di Kota Malang. Dimana dalam laporannya menyebutkan, sekitar 37.000 atau 4,2% warga Kota Malang masih tergolong dalam kategori miskin.
Pj Wali Kota Malang bersyukur akhirnya Kota Malang memiliki Perda Penyelenggara Kota Layak Anak, setelah perjalanan panjang sejak tahun 2019. Perda ini bukan sekadar untuk meraih penghargaan, tetapi komitmen untuk mewujudkan kebaikan bagi anak-anak di Kota Malang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang merespons pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kota Layak Anak. Mengingat Kota Malang sebagai Kota Layak Anak sudah dicanangkan sejak lama, namun belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah.
DPRD Kota Malang gelar rapat paripurna peringatan HUT ke-110 tahun Kota Malang. Rapat tersebut merupakan agenda rutin setiap HUT Kota Malang dan dihadiri seluruh elemen pemerintahan. Harapannya dengan berselaras mampu membawa Kota Malang menjadi berkelas.
Dandim 0833/Kota Malang bersama Forkopimda Kota Malang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Malang. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-110 Kota Malang, dengan tema “Berselaras untuk Kota Malang Berkelas. Dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Sabtu (30/3/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo gelar Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Selasa (19/3/2024). Pasalnya, dalam rapat paripurna itu semua Fraksi DPRD Situbondo menyetujui dokumen rencana awal RPJPD 2025-2045, dengan beberapa catatan.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menghadiri Rapat Paripurna DPRD memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Melalui rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan keputusan rancangan APBD tahun 2024 mendatang. Yakni adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 menjadi Rp813 milyar, atau turun sebesar Rp412.637.500.000 dari tahun sebelumnya 2023.
Rapat Paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Kota Batu dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Batu, Senin (16/10/2023). Acara ini dihadiri oleh unsur eksekutif, legislatif dan beberapa elemen masyarakat.
Bojonegoro, SERU.co.id – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri Rapat Paripurna Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Masa Jabatan 2018 – …
Badan Anggaran (Banggar) melaporkan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (26/7/2023). Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wawali Kota Malang serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega mengklarifikasi video dirinya yang kepergok bermain game saat mengikuti rapat paripurna pada Kamis (20/7/2023). Ia mengatakan, game dimainkan sebelum sidang dimulai dan ia lupa mematikan tabletnya.
#Pendapatan Tercapai 137,69 Persen Bojonegoro, SERU.co.id – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan Nota Keuangan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung …
Dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Malang, Babinsa Koramil 0833/01 Klojen Kelurahan Kiduldalem, Serda Gunawan melaksanakan pengamanan dan pemantauan. Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Jalan Tugu No. 1A Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Selasa (27/6/2023).
Batu, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Batu menggelar rapat paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2022. …
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengelar agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, untuk penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (5/6/2023). Dalam kesempatan itu, juga membahas rencana langkah-langkah dalam mengoptimalkan anggaran tahun 2023. Dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD 2022 lalu.
DPRD menilai jawaban yang diberikan Pemkot Malang dalam agenda pembacaan jawaban terkait ranperda LLAJ masih bersifat normatif. Salah satu perhatian DPRD adalah jawaban mengenai fasilitas Uji KIR, dimana kenyataannya masyarakat belum banyak merasakan secara penuh fasilitas tersebut.
Bahas Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan LLAJ, enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti kemacetan dalam pandangan umum (pu)-nya. Selanjutnya, melalui pandangan umum tersebut akan dibentuk pansus (panitia khusus) guna mendalami Ranperda tersebut.
