Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengelar agenda rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, untuk penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Senin (5/6/2023). Dalam kesempatan itu, juga membahas rencana langkah-langkah dalam mengoptimalkan anggaran tahun 2023. Dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBD 2022 lalu.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 lalu di Kabupaten Malang, telah mencapai tingkat realisasi yang signifikan. Dimana dari sudut pendapatan daerah, terhitung telah mencapai 94,42 persen dari target. Dengan realisasi sebesar Rp4.018.953.000.000 (empat triliun delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta) dari target sebesar Rp4.256.368.000.000.
“Kalau dari sisi belanja daerah, di kami mencapai 90,52 persen, dengan realisasi sebesar Rp4.330.508.000.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp4.784.054.000.000,” seru Didik, seusai melaksanakan rapat paripurna, Senin (5/6/2023).
Didik menyebut, berdasarkan perhitungan antara pendapatan dan belanja derah, ada data yang defisit sebesar Rp311.554.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp527.686.000.000. Sehingga mengakibatkan terbentuknya SILPA APBD 2022 sebesar Rp216.131.000.000.
Melihat nominal tersebut, politikus dari fraksi PDIP itu menerangkan, untuk memaksimalkan pengunaan SILPA, Pemkab Malang akan melakukan peningkatan berbagai sektor prioritas. Guna menekan angka tersebut sekecil mungkin.
“Nah makanya, dari SILPA 2022 itu kan dimasukkan pada anggaran 2023. Ya tentunya bagaimana tahun ini SILPA ini harus kita tekan seminimal mungkin. Artinya itu kan anggaran yang tidak terserap,” tutur Didik.
Dirinya menerangkan, selanjutnya Pemkab Malang telah menentukan target yang bakal menyerap angaran teraebut. Dengan minimal besaran Rp150 miliar pada tahun ini.
“Nah kalau ada anggaran yang sampai tidak terserap, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Pak Bupati meminta tahun 2023 ini anggarannya tidak kurang serapan dari tahun sebelumnya, paling tidak ya Rp150 miliaran lah untuk 2023,” paparnya.
Dihadapan wartawan SERU.co.id, Didik menyebut, rencana sektor prioritas Pemkab Malang adalah infrastruktur. Kemudian disusul, pemaksimalan pada sektor pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan.
“Prioritas untuk sementara kita masih sama dengan tahun kemarin, infrastruktur jadi prioritas utama. Kedua pendidikan dan ketiga kesehatan,” terangnya.
Selain itu Didik menuturkan, perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemkab Malang juga menjadi sorotan. Menurutnya, ketepatan waktu dalam proses birokrasi dan penyelesaian masalah kebijakan keuangan. Menjadi aspek yang perlu diperbaiki agar SILPA ke depannya dapat diminimalisir.
“Satu di antaranya yakni ketepatan waktu itu tadi, proses birokrasi sehingga bagaimana SILPA kedepan. Kemudian jika ada problem-problem secara kebijakan itu harus diselesaikan,” ucapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menambahkan, salah satu faktor yang menjadi perhatian khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana hanya terealisasi sebesar 77 persen saja dari target yang ditentukan.
Oleh sebab itu dirinya menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam terkait hal itu. Menurutnya, upaya pengoptimalan pendapatan daerah pada tahun 2023 akan lebih ditekankan, agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
“Nah, itu nanti yang akan kita evaluasi dan penekananan agar bisa lebih dioptimalkan di tahun 2023 ini. Jadi hasil evaluasi nanti, termasuk hasil audit dari BPK itu yang akan kita pakai dalam rangka kegiatan pembahasan pertanggungjawaban ini,” jelas Darmadi. (adv/wul/rhd)
