Malang, SERU.co.id – Melalui rapat paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Banggar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan keputusan rancangan APBD tahun 2024 mendatang. Yakni adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 menjadi Rp813 milyar, atau turun sebesar Rp412.637.500.000 dari tahun sebelumnya 2023.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pada tahun 2023 ini Kota Malang ditargetkan memperoleh PAD sebesar Rp1,2 triliun. Namun dari hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 tersebut, harus turun menjadi Rp813 miliar. Hal tersebut didasari dari kendala dalam penerapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait pajak reklame.
“Muncul surat dari Kemenkeu bahwa Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya untuk pajak reklame, itu belum bisa diterapkan. Karena petunjuk dari Kemenkeu belum ada, jadi harmonisasi antara hubungan keuangan daerah dengan pusat itu belum clear tentang aturan-aturannya,” seru Made, usai sidang paripurna, Kamis (2/11/2023) siang.
Baca juga: Ribuan Peserta Ikuti Kejuaraan Karate Piala Kemerdekaan Ketua DPRD Kota Malang 2023
Dimana sebelumnya, beberapa hal tersebut digadang-gadang bisa membantu meningkatkan pendapatan PAD Kota Malang. Made menegaskan, penurunan target PAD tahun 2024 ini menjadi langkah tepat untuk menghindari risiko gagal bayar. Diakibatkan ketidakpastian hukum yang masih ada saat ini.
“Potensi yang ada sekarang dengan aturan yang ada sekarang itu di angka Rp813 miliar. Nanti di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024, kalau aturannya dari pemerintah pusat terkait pajak reklame ini turun. Ya kita bisa naikkan targetnya,” imbuh Made, kepada SERU.co.id.
Disebutkan Made, terkait progres APBD tahun 2023. Target PAD 2023 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp1,6 triliun, mengalami revisi menjadi Rp650 miliar.
Baca juga: Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 2023 Mengalami Penurunan
“Jadi Rp650 miliar dari Rp1,2 triliun, penyebabnya sama, targetnya terlalu optimis ternyata aturannya tidak mendukung. Ya kalau aturannya bisa diterapkan, seharusnya memang bisa di atas Rp1 triliun. Yang mendominasi kan dari pajak reklame, pajak restoran, dan pajak BPHTB,” tandasnya. (wul/rhd)
