Seru.co.id

Pemerintahan

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Dinilai Contohkan Buruknya Tata Kelola Pemerintahan

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin ( IMB) terhadap bangunan di pulai reklamasi menuai kritikan, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Direktur Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan langkah itu bertolak belakang dengan good governance atau tata kelola pemerintahan baik yang selama ini digembor-gemborkan Anies.

Politik

Jelang Putusan MK, Semua Pihak Diharap Dinginkan Suasana Politik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini berharap semua pihak dapat mendinginkan suasana politik menjelang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua tim pasangan capres-cawapres diminta mengajak para pendukungnya untuk menunjukkan kedewasaan politik. MK akan memutuskan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Jumat (28/6/2019). “Agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tata kelola pemerintahan dan demokrasi kita,” kata Titi saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Hukum

Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba

Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting mengungkapkan, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum.  “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum,” ujar Miko saat ditemui di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

Traveller

Destinasi Wisata Malam di Jakarta

Bagi sebagian orang, mengunjungi ibu kota tidak akan sempurna, jika tidak menikmati Jakarta pada malam hari. Keindahan kota pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia menjadi daya tarik khusus untuk mereka yang datang dari banyak daerah di Indonesia.

Politik

Sekjen PAN Sebut 3 Persoalan dalam Politik Indonesia

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno menilai ada persoalan dalam politik di Indonesia yang hingga kini masih belum bisa ditangani. Persoalan pertama, yakni masih adanya politik uang. “Adanya politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). Eddy menuturkan, selain nafsu kekuasaan dari para politisi, pragmatisme di kalangan pemilih yang tinggi juga jadi penyebab politik uang terus terjadi. Eddy bercerita, sebagai calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat III dalam Pemilu 2019, banyak pemilih yang masih meminta sejumlah uang kepada caleg saat kampanye.

Hukum

Tim Hukum TKN Sudah Prediksi Putusan MK Akan Lebih Cepat

Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.