Malang, SERU.co.id – Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM, kini berbagai kepala daerah gencar mengkampanyekan penggunaan mobil listrik, yang dinilai sebagai salah satu solusi atas kebijakan tersebut. Beda halnya dengan Pemerintah Kota Malang, dengan keterbatasan anggaran, sehingga hal itu tidak dapat diterapkan.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengaku, hal tersebut terkendala dengan pengadaan mobil listrik yang terbilang cukup mahal. Menurutnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang terbilang sangat kecil.
“Masih nggak nutut untuk APBD kita. Karena mobil listrik termurah diangka Rp 800 juta, apalagi kalau Tesla bisa sampai Rp 1,5 Miliar,” seru Sutiaji, Rabu (7/9/2022).
Karena terkandala oleh anggaran, rupanya hal tersebut juga berlaku terhadap pengadaan sepeda listrik yang harganya di bawah mobil listrik.
“Untuk sepeda listrik kami masih belum ada ke arah sana. Tapi kalau masyarakat yang punya kemampuan untuk membeli, silahkan saja,” imbuhnya.
Sutiaji juga mengatakan, meskipun biaya operasional kendaraan listrik tersebut terbilang terjangkau dibandingkan dengan kendaraan pada umumnya yang mengkonsumsi BBM. Seperti yang terlihat saat ini, harga BBM subsidi mulai meroket.
“Mobil yang kilometernya hanya 100 itu kan harganya diatas avanza dimuati hanya untuk dua sampai tiga orang. Memang mahal, tapi kalau sudah dipakai kita hanya butuh Rp 15 ribu untuk jarak tempuh 100 km,” terang Sutiaji.
Saat dikonfirmasi terkait dengan adanya kenaikan harga BBM, untuk pembelian operasional, Pemkot tetap menggunakan kupon. Untuk pembelian sendiri akan menyesuaikan dengan harga saat ini.
“Kita menerimanya dalam bentuk kupon, nggak pernah uang. Maka secara otomatis kalau BBM naik, ya menyesuaikan dengan kenaikan itu,” pungkasnya. (bim/ono)
