Bendera One Piece Jadi Simbol Protes Kenaikan Pajak 250 Persen di Kabupaten Pati

Bendera One Piece Jadi Simbol Protes Kenaikan Pajak 250 Persen di Kabupaten Pati
Bendera One Piece berkibar di depan kantor bupati Pati. (ist)

Pati, SERU.co.id – Sebuah bendera One Piece berkibar di atas mobil ambulans di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Pengibaran bendera tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati. Bupati Pati, Sudewo, menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Koordinator aksi, Teguh Istiyanto menjelaskan, pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk protes simbolik. Menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pajak yang dinilai memberatkan.

Bacaan Lainnya

“Maksud kami memasang bendera One Piece, kami ingin mengungkapkan simbol kekhawatiran dan keprihatinan kami. Agustus seharusnya menjadi bulan kemerdekaan. Tapi alangkah sedihnya, kemerdekaan belum sepenuhnya menyentuh nasib rakyat,” kata Tehuh, dikutip dari Kompascom, Selasa (5/8/2025).

Teguh menegaskan, aksi ini murni gerakan masyarakat tanpa afiliasi politik. Mereka bahkan membuka penggalangan dana untuk mendukung unjuk rasa yang akan digelar pada 13 Agustus 2025.

Pemerintah Kabupaten Pati, di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo, menetapkan penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar ±250% mulai tahun 2025. Kebijakan ini disepakati dalam rapat intensifikasi pajak bersama para camat dan organisasi kepala desa Pasopati.

Sudewo menyatakan, PBB di Pati belum pernah naik selama 14 tahun. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan untuk mendongkrak pendapatan daerah demi pembiayaan infrastruktur jalan. Serta pembenahan RSUD RAA Soewondo, sektor pertanian dan perikanan.

baca juga: Menkopolhukam Wanti-wanti Pengibaran Bendera One Piece Jelang Perayaan 18 Agustus

“PBB Kabupaten Pati saat ini hanya Rp29 miliar. Sementara Kabupaten Jepara Rp75 miliar, Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar, padahal secara geografis dan potensi Pati lebih besar,” kata Sudewo.

Ia mengklaim, para camat dan kepala desa telah menyepakati kenaikan tersebut demi kelangsungan pembangunan. (aan/mzm)

Pos terkait