Malang, SERU.co.id – Angka pernikahan anak di Kota Malang dinilai masih cukup tinggi. Menghadapi situasi tersebut, Pemkot Malang bersama Forum Anak dan sejumlah elemen lainnya menggencarkan edukasi.
Wakil Wali Kota Malang (Wawali), Ali Muthohirin mengungkapkan, Dinsos P3AP2KB bersama Forum Anak menginisiasi acara bertajuk ‘Stop Pernikahan Anak’. Acara yang digelar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu bertujuan menghambat kasus pernikahan dini.
“Kami ingin menghambat pernikahan anak yang ada di Kota Malang, karena ukurannya masih tinggi meski tidak setinggi di tahun 2023. Tercatat ada 92 anak yang melakukan pernikahan dini dan terbanyak ada di Kecamatan Kedungkandang,” seru Ali, Kamis (10/7/2025).
Ali mengakui, Pemkot Malang merasa resah dengan adanya kasus tersebut. Pasalnya sebagian kasus perceraian di Kota Malang terjadi akibat pernikahan dini.
“Kami bersama banyak pihak melakukan sosialisasi mengenai dampak pernikahan anak bagi generasi muda di Kota Malang. Tantangan yang kami hadapi terkait dengan kesadaran orang tua, faktor ekonomi, pemahaman agama dan struktur sosial,” bebernya.
Alumni Kader IMM itu mengatakan, tantangan terbesar yang dihadapi terkait pemahaman agama dan struktur sosial. Di beberapa tempat, masyarakat masih memahami bahwa anak yang sudah baligh harus segera dinikahkan.
Hal itu dianggap sebagai langkah menyelamatkan anak dari pergaulan bebas yang melanggar norma. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa pernikahan anak bisa membantu meningkatkan perekonomian orang tua.
“Tapi bagi kita, hal ini malah menumbuhkan generasi kemiskinan baru, jika tidak siap secara finansial. Fenomena ini harus menjadi perhatian penting bagi keluarga di Kota Malang,” jelasnya.
Ali menekankan, Dinsos P3AP2KB perlu memberi pemahaman kepada orang tua, agar tidak menyegerakan pernikahan anak. Jangan sampai anak menikah sebelum memasuki usia pernikahan, sebelum matang secara ekonomi, sosial dan emosionalnya.
Sementara, Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Kenprabandari Aprilia mengungkapkan, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan edukasi juga diberikan kepada siswa-siswa sekolah, mulai jenjang SD hingga SMA.
“Kami melakukan edukasi dengan menghadirkan badut bercerita, supaya lebih mudah dipahami. Kami tidak sekedar melakukan sosialisasi satu arah,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Niken itu menuturkan, edukasi juga diberikan kepada orang tua. Apabila anak-anak mendapatkan edukasi bersama unit perlindungan anak, maka orang tua akan mendapatkan sesi pemberdayaan perempuan.
“Kami perlu memantik keresahan orang tua terkait pernikahan anak. Edukasi juga kami lakukan melalui sekolah-sekolah, serta memberikan materi penunjang lainnya seperti anti bullying dan mencegah kekerasan,” paparnya.
Turut hadir, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, Isroqunnajah. Ia mengapresiasi upaya edukasi untuk menanggulangi kasus pernikahan anak.
“Saya menilai acara ini sangat positif untuk mengedukasi generasi muda para orang tua. Acara-acara semacam ini perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah,” ungkapnya
Ia menceritakan, di beberapa daerah masih ada penolakan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia pernikahan. Maka, edukasi di masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan perlu kehadiran pemerintah melalui ketegasan regulasi.
“Saya kira dukungan regulasi dari pemerintah sangat penting, kalau bisa di Kota Malang ada Perwal atau Perda sehingga lebih definitif. Jadi tidak memberikan toleransi perkawinan di bawah usia,” pungkasnya. (bas/mzm)
