Bandung, SERU.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama enam bulan. Namun, usulan tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Rencana yang diklaim sebagai bentuk pendidikan karakter ini dinilai berpotensi menimbulkan praktik militerisasi dalam ranah sipil dan melanggar prinsip-prinsip hak anak.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana mengingatkan, penyelesaian masalah siswa bermasalah tak bisa diselesaikan dengan pendekatan militeristik. Menurutnya, akar persoalan kenakalan remaja seringkali lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik, bukan solusi instan ala barak militer.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara. Penguatan karakter bukan berarti harus dilakukan secara militeristik. Penyebab siswa bermasalah bisa sangat beragam. Mulai dari trauma masa kecil, kurang perhatian, hingga pengaruh lingkungan,” seru Bonnie, Rabu (30/4/2025).
Bonnie menilai, pemerintah seharusnya menyediakan ruang bagi siswa untuk menyalurkan energi dan kreativitasnya melalui jalur positif.
“Seperti olahraga atau kesenian. Bukan malah dikirim ke barak militer seolah mereka kriminal,” tegasnya.
Rencana Dedi Mulyadi memang mencakup pembinaan enam bulan di sekitar 30 hingga 40 barak milik TNI, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Targetnya adalah siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi melakukan tindakan menyimpang. Dipilih atas persetujuan sekolah dan orang tua.
Namun, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menilai, kebijakan ini adalah bentuk inferioritas sipil terhadap militer. Ia menilai pelibatan TNI dalam menangani siswa bermasalah tidak hanya melampaui batas fungsi militer. Namun juga bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kehidupan sipil.
“Ini bentuk militerisasi ranah sipil yang berbahaya. TNI tidak seharusnya dilibatkan dalam urusan pendidikan. Apalagi, anak-anak ini termasuk kategori usia yang harus mendapatkan perlindungan hak anak, jauh dari pendekatan kekerasan atau disiplin keras khas militer,” kata Ardi.
Ia juga menyoroti, rekam jejak kekerasan yang masih kerap dilakukan oleh oknum prajurit TNI di ranah sipil.
“Dalam enam bulan terakhir saja, publik sudah disuguhi sejumlah kasus kekerasan oleh aparat. Lalu, bagaimana bisa siswa dididik dalam lingkungan yang rentan semacam itu?,” tandasnya. (aan/mzm)
