Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera membuka Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto. Menjadi salah satu daerah sasaran pendirian Sekolah Rakyat, Pemkot Malang optimis program tersebut mampu mengatasi adanya 3.000 anak putus sekolah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, penyiapan lokasi Sekolah Rakyat sudah dilakukan. Kota Malang termasuk daerah prioritas pembangunan.
“Angka putus sekolah di Kota Malang masih tinggi. Alhamdulillah, Kota Malang termasuk prioritas dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian PU,” seru Wahyu, Selasa (15/4/2025).
Ia memaparkan, tingginya angka putus sekolah di Kota Malang. Sehingga, penyelenggaraan pendidikan itu nantinya menyasar kalangan kurang mampu.
“Ada sekitar 3.000 lebih angka putus sekolah. Harapannya, Sekolah Rakyat ini bisa memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ungkapnya.
Terkait sasaran peserta didik, program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu desil 1 dan desil 2. Ini merupakan klasifikasi pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
“Jadi diperuntukkan bagi mereka yang tingkat kemiskinannya ekstrem. Yang sudah tidak bisa membayarkan biaya sekolah sama sekali, untuk makan saja sulit apalagi sekolah,” bebernya.
Politisi Gerindra itu menilai, Sekolah Rakyat menjadi bentuk kehadiran negara untuk masyarakat tidak mampu. Peserta didik yang masuk tidak hanya belajar di sekolah, namun juga disediakan boarding school atau asrama.
Pembangunan sekolah berbasis asrama itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana. Ia mengatakan, sudah dilakukan pengukuran lokasi gedung sekolah dan asrama sebagai bahan rapat koordinasi bersama Dinas Sosial P3AP2KB dan Pemerintah Pusat.
“Insyaallah gedung yang digunakan di wilayah Kelurahan Tlogowaru, yaitu eks gedung Poltekkom, sedangkan rusunawa yang berada di depan Poltekkom akan digunakan sebagai asrama,” jelasnya.
Suwarjana menuturkan, penyelenggara sekolah swasta tidak perlu khawatir dengan adanya Sekolah Rakyat. Pasalnya, segmentasi yang disasar adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sehingga tidak eksistensi sekolah swasta tidak terdampak.
“Untuk tahap awal diproyeksikan membuka masing-masing dua hingga tiga rombongan belajar (rombel) di jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk tenaga pendidik dan petugas asrama, informasinya akan dikirim dari Kementerian Pendidikan. Namun, kepastiannya masih menunggu rapat koordinasi,” katanya. (ws13/rhd)
