Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membidik sektor urban farming sebagai sektor yang menjanjikan, sebagai solusi ekonomi masyarakat perkotaan. Hal itu diwujudkan dengan pelatihan Urban Farming yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang.
Aksi demo besar-besaran meluas di berbagai daerah, termasuk di Kota Malang yang rencananya berlangsung pada 1 September 2025 besok. Di tengah situasi tersebut, ASN Pemkot Malang tetap masuk bekerja meski ada sejumlah imbauan, seperti tidak mengenakan seragam.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih baru terlaksana di 35 sekolah di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan, pihaknya menunggu dukungan dari pemerintah pusat untuk
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berjanji akan menyelesaikan polemik Pasar Blimbing yang tak kunjung direnovasi. Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Malang mendorong, agar pemerintah memutus Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak investor.
Sebanyak 25 anak di Kota Malang resmi ditetapkan memiliki wali hukum melalui Sidang Terpadu Penetapan Perwalian. Sidang tersebut digelar Pengadilan Agama (PA) Kota Malang untuk memberikan kepastian bagi anak-anak terlantar, sebagai wujud perlindungan negara dalam hukum.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan evaluasi rekayasa lalu lintas di sekitar Pasar Oro-oro Dowo. Evaluasi tersebut dilakukan bersama bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).
Malang, SERU.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam penganggaran bidang perumahan untuk akses hunian terjangkau. Serta komitmen Pemkot …
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana sosialisasi tentang dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Usai sosialisasi, Pemkot Malang bakal mewujudkan kota bebas sampah plastik, melalui pengusulan pembentukan Perda Larangan Sampah Plastik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sedang menyiapkan pemetaan zona-zona prioritas program bantuan Rp50 juta per RT. Hal ini sebagai imbas dari kebijakan terbaru pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Malang tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengisi sejumlah posisi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) yang saat ini kosong. Evaluasi terhadap kinerja pejabat Eselon II segera dilakukan, sembari menyusul hasil job fit.
Pembangunan UMKM Centre Malang merupakan wujud sinergi lintas sektor antara Pemkot Malang, Asosiasi UMKM dan TNI. Proyek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat ini sama sekali tidak bergantung dengan APBD.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang diinisasi pemerintah pusat. Pihaknya menyiapkan berbagai skema, salah satunya pembangunan hunian vertikal.
Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sedang bersiap melakukan penyesuaian program prioritas pembangunan yang akan dikerjakan. Sebagai imbas penurunan dana transfer keuangan dari pemerintah …
Cuaca ekstrem mengancam berbagai daerah, termasuk di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menanggapi situasi tersebut dengan mendorong mitigasi bencana berbasis wilayah.
Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang turut menggelar upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang mengingatkan, peringatan kemerdekaan harus diisi dengan …
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang merespons kelangkaan beras medium sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah. Pihaknya menduga kelangkaan diakibatkan oleh maraknya isu beras oplosan, sehingga diperlukan pemantauan.
Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkot Malang dengan Bank Jatim terkait revitalisasi Alun-alun Merdeka hampir satu bulan berlalu. Meski demikian, belum ada tanda-tanda pengerjaan proyek
Puluhan aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggelar aksi damai. Mereka menuntut pemerintah menerbitkan regulasi pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai bentuk komitmen kepedulian lingkungan,
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gencar mensosialisasikan tiga Peraturan Daerah (Perda) baru kepada masyarakat. Ketiga Perda baru itu, di antaranya Perda Kota Layak Anak (KLA), Perda Penyelenggaraan Perpustakaan serta Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
