Malang, SERU.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih baru terlaksana di 35 sekolah di Kota Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan, pihaknya menunggu dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan capaian realisasi program MBG di sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana mengungkapkan, program ini telah menyasar sekolah negeri maupun swasta. Namun secara jumlah masih terbatas mengingat belum banyak SPPG berdiri di Kota Malang.
“Program MBG terus berkembang. Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga ada yang sudah melaksanakan program MBG,” seru Jana, sapaan akrabnya.
Pria kelahiran Bantul itu menerangkan, saat ini program MBG sudah dilaksanakan di 25 SD dan 10 SMP. Artinya, masih 35 sekolah saja yang baru menikmati program MBG.
Jana mengakui, masih ada tantangan dalam memperluas cakupan program. Salah satunya adalah terbatasnya kewenangan dan anggaran di tingkat daerah.
“Kami akan merapatkan lagi, karena sudah ada rapat lanjutan yang membahas pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah. Tapi kami sifatnya bukan memfasilitasi, karena di kami tidak ada anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Demikian pula, pengoperasian Satuan Pelayanan Pengelola Gizi (SPPG) menjadi ranah Badan Gizi Nasional (BGN).
Terkait pelaksanaan MBG sejauh ini, ia menyatakan, belum ada laporan keluhan dari sekolah penerima program. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kota Malang relatif berjalan lancar.
“Sejauh ini belum ada keluhan dari sekolah-sekolah yang sudah menerima MBG. Harapan kami program strategis nasional ini dapat berjalan dengan lancar di daerah,” ujarnya.
Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengakui, jumlah sekolah yang sudah terjangkau MBG masih jauh dari kuota. Pemkot Malang masih perlu melakukan pendataan secara akurat untuk menghitung alokasi kebutuhan MBG dan SPPG.
“SPPG ini adalah program Presiden RI yang direalisasikan oleh BGN. Untuk pemenuhan kualitas gizi, sudah ada standarnya dari mereka,” ungkap pria yang kerap disapa Pak Mbois itu.
Ia menambahkan, meski SPPG dinaungi oleh BGN, namun pemerintah daerah akan berupaya mendorong peningkatan jangkauan MBG. Hal itu seiring dengan upaya mendorong berdirinya SPPG baru yang dikelola pihak swasta.
“Jadi saya berharap pada semua, apabila ada yang memenuhi persyaratan untuk segera membuat SPPG. Kami akan membantu semua proses perizinannya ke BGN,” tandasnya. (bas/rhd)
