Malang, SERU.co.id – Jelang pencoblosan, seruan untuk menolak praktek politik uang terus digaungkan, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda. Gerakan ini didasari oleh kesadaran akan dampak negatif politik uang. Dimana tidak hanya melemahkan kualitas pemimpin yang terpilih, tetapi juga menciptakan budaya korupsi dalam pemerintahan.
Anggota F-PKB DPRD Kota Malang, M. Anas Muttaqin mengatakan, praktek politik uang dapat merusak demokrasi yang selama ini telah dibangun. Tidak hanya melemahkan kualitas pemimpin yang terpilih, tetapi juga menciptakan budaya korupsi dalam pemerintahan. Karena itu, diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk tegas menolak praktek politik uang, khususnya dalam Pilkada Serentak kali ini.
“Kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada. Termasuk kemungkinan adanya ‘serangan fajar’ politik uang yang dilakukan timses pasangan calon,” seru Bendahara Ansor Kota Malang ini.
Baca juga: Sahabat Sam Anas Konsolidasi Pemenangan Paslon ABADI
Terlebih saat ini, DPC PKB Kota Malang juga telah membentuk Satgas Anti Politik Uang di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang. Di sisi lain, sebagai partai pengusung pasangan calon (paslon) Abah Anton dan Dimyati Ayatollah (ABADI) bisa menang dengan jujur dan adil.
“Kami yakin pasangan ABADI bisa menang di Pilkada Kota Malang. Meskipun tanpa melakukan politik uang,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini.
Legislator peraih suara terbanyak Pileg DPRD Kota Malang 2024 ini menilai, masyarakat Kota Malang sudah cerdas dalam memilih pemimpin yang terbaik. Tanpa tergiur iming-iming uang atau sembako. Murni didasari kesadaran masyarakat dalam menjaga marwah Kota Malang tercinta. (rhd)
