Malang, SERU.co.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memberikan penghargaan atas pencapaian dan komitmen Kota Malang terhadap penurunan angka prevalensi stunting. Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Malang, M. Sailendra, ST MT mewakili Wali Kota Malang, Drs H. Sutiaji.
Penghargaan untuk Pemkot Malang itu, diterima pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-30 tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang berlangsung di Kota Pasuruan, Jumat (28/7/2023). Penghargaan ini merupakan apresiasi BKKBN terhadap dukungan dan komitmen Wali Kota Malang dalam upaya percepatan penurunan stunting. Program penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas kinerja Pemkot Malang.
“Pengentasan stunting harus dimulai dari keluarga sebagai kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat,” seru Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji dalam sebuah kesempatan.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu menyebutkan, tidak hanya kebutuhan gizi yang harus terpenuhi, namun orang tua juga wajib memberikan sentuhan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Dengan demikian, manajemen keluarga adalah suatu hal yang penting.
“Ketika kehidupan keluarga sudah tangguh maka dapat mampu mandiri,” ujarnya.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi Balita stunting di Kota Malang sebesar 18 persen. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu di angka 25,7 persen. Wali Kota Sutiaji turut mengapresiasi jajarannya dan pihak yang telah dan terus bekerja keras dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota malang.
“Kami terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting seminimal mungkin. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Pria berkacamata ini menambahkan, dengan kolaborasi dan sinergi, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan termasuk kalangan akademisi, bisa sama-sama berupaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Malang. Tidak terkecuali para pengusaha, para ahli dan kelompok-kelompok masyarakat strategis. (dik/mzm)
