DPRD Kota Malang melaporkan hasil pembahasan Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Dalam pemaparannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga belanja daerah menjadi sorotan, karena dinilai belum optimal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan, dua usulan kepada Bupati Jember saat Ranperda Inisiatif Rapat Paripurna DPRD, Senin (23/6/2025). Bupati Jember mengapresiasi usulan yang disampaikan tentang Pendidikan Pancasila-Wawasan Kebangsaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar Rapat Paripurna persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, Kamis (19/6/2025).
Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang berupaya menghapus stigma Kota Parkir yang marak disematkan netizen terhadap Kota Malang. Melalui regulasi Ranperda terbaru, ketentuan penyelenggaraan perparkiran akan diatur lebih …
Wali Kota Malang telah memberikan jawaban terhadap empat Ranperda. Ia menegaskan bahwa perubahan bersifat penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Lantaran Perda yang baru akan menyesuaikan regulasi yang lebih tinggi di atasnya.
DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD. Terhadap empat Ranperda yang dibahas, DPRD Kota Malang akui siap lakukan uji publik.
Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang gelar Rapat Paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota, diwakili Wakil Wali Kota terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Meliputi pajak daerah dan …
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang setujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah (Pemkab) Malang, Rabu (19/6/2024). Peraturan daerah tersebut dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Pj Wali Kota Malang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna. Melalui Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perpustakaan, serta Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Merespons Kota Malang Darurat Narkoba, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mempercepat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Guna memfasilitasi Program Pencegahan, Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkoba (P4GN) di kampus dan kelurahan yang ada di Kota Malang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus Ranperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Badan Anggaran (Banggar) melaporkan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (26/7/2023). Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wawali Kota Malang serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
DPRD menilai jawaban yang diberikan Pemkot Malang dalam agenda pembacaan jawaban terkait ranperda LLAJ masih bersifat normatif. Salah satu perhatian DPRD adalah jawaban mengenai fasilitas Uji KIR, dimana kenyataannya masyarakat belum banyak merasakan secara penuh fasilitas tersebut.
DPRD Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali membahas dua Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Malang, Kamis (11/5/2023). Yakni Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Ranperda mengenai Bangunan Gedung.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyampaikan penjelasan ranperda (rancangan peraturan daerah) terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (10/5/2023).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, mengelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda dari Bupati Malang, Sanusi.
Rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Kota Layak Anak (KLA), digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (18/1/2023). Ranperda yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini mendapat apresiasi dari enam fraksi di DPRD atas keseriusan dan kesunggguhan Pemkot Malang.
Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di Ruang Rapat Paripurna, Senin (7/11/2022).
Sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis good corporate government, DPRD Kota Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keungan Daerah dalam agenda Rapat Paripurna, Selasa (1/11/2022).
