Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) perihal masa jabatan pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tag: Mahkamah Konstitusi
MK Bakal Laporkan Denny Indrayana ke Advokat!
Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke organisasi advokat. Keputusan ini diambil secara sepakat oleh hakim MK terkait pernyataan Denny beberapa waktu lalu yang mengaku mendapatkan bocoran soal putusan uji materi sistem pemilu.
MK Tolak Gugatan, Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan ini diambil dalam Sidang Pleno MK pada Kamis (15/6/2023).
Ketua MK Anwar Usman Soal Putusan Sistem Pemilu: Apa yang Bocor?
Jakarta, SERU.co.id – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman buka suara soal putusan mengenai sistem pemilu yang disebut-sebut bocor. Ia membantah putusan telah bocor ke publik. …
MK Bantah Denny Indrayana Soal Bocoran Putusan Sistem Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) membantah pernyataan Denny Indrayana yang menyebut mendapatkan bocoran putusan terkait sistem pemilu legislatif. Juru Bicara (Jubir) MK, Fajar Laksono menegaskan jika pernyataan tersebut tidaklah benar.
MK Kabulkan Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan putusan ini, maka jabatan pimpinan KPK berubah menjadi lima tahun.
Anwar Usman Terpilih Jadi Ketua MK Usai Drama Voting 3 Putaran
Anwar Usman kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Hasil ini diperoleh usai terjadi pemungutan suara hingga tiga kali putaran …
Saldi Isra Terpilih Jadi Wakil Ketua MK
Saldi Isra terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028 melalui voting pada Rabu (15/3/2023). Pemungutan suara dilakukan secara terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi.
Putusan MK: Presiden 2 Periode Tak Boleh Jadi Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan aturan jika presiden yang menjabat selama dua periode, tidak dapat baju menjadi calon wakil presiden (cawapres). Keputusan ini sekaligus…
MK Tolak Gugatan Pernikahan Beda Agama
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan gugata uji materi tentang pernikahan beda agama. Gugatan ini dilayangkan oleh pria bernama E.Ramos Petege dengan nomor perkara 71/PUU-XX/2022.
Sentil Lukas Enembe dan MA, Mahfud MD: WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Malang, SERU.co.id – Menyentil kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Hakim Agung Sudrajat Dimyati di lingkungan Mahkamah Agung (MA). …
MK Tolak Legalisasi Ganja Untuk Medis, Ini Alasannya
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan legalisasi ganja untuk kegiatan medis. Keputusan ini disahkan oleh Ketua MK Anwar Usman selaku hakim konstitusi, dengan hakim anggota Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul.
Jokowi: UU Ciptaker Tetap Berlaku dan Minta Direvisi
Presiden Joko Widodo menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tetap berlaku pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah dan DPR melakukan revisi. Menurut Jokowi, keputusan MK tersebut tidak membatalkan satu pun pasal dalam UU Ciptaker.
MK Perintahkan DPR dan Pemerintah Perbaiki UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (25/11/2021), Ketua MK Anwar Usman mengatakan, jika tidak direvisi, maka UU lama yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
Putusan MK: Koruptor Berhak Dapat Remisi
Mahkamah Konstitusi (MK) memutusakan , seluruh terpidana kasus korupsi berhak menerima remisi. Keputusan ini disampaikan atas hasil uji materi Pasal 34A, 36A, 43A, dan 43B PP Nomor 99 Tahun 2012, yang diajukan terpidana korupsi OC Kaligis.
BHS – Taufiq Bakal Ajukan Gugatan ke MK
Pasangan Calon (Paslon) Bambang Haryo Soekartono – M Taufiqulbar (BHS – Taufiq) bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika saat penetapan Pilkada Sidoarjo kalah. Tim Paslon nomor urut 01 ini sudah menemukan dan menginventarisir sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 itu. Bahkan sejumlah kejanggalan itu dinilai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
Ketua MK : Keterlibatan Akademisi Dukung Peran MK dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional
• MK Jalin Kerjasama dengan Universitas Widyagama Malang Kota Malang, SERU – Pemilu 2019 menguras Sumber Daya Manusia dan energi. Ada banyak pandangan dan konflik. …
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
