Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kasus tersebut terkait dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA).
Tag: kpk
Audiensi Pemkot Malang Bersama KPK Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi
Malang, SERU.co.id – Menindaklanjuti rakor Kepala Daerah se-Indonesia bersama KPK di Yogyakarta pada 19 Maret lalu. Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang beraudiensi ke Kantor KPK-RI sebagai …
KPK Geledah Kantor KONI Jatim, Diduga Terkait Penyalahgunaan Dana Hibah
Surabaya, SERU.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur pada Selasa (15/04/2025). Penggeledahan yang berlangsung selama enam jam, …
KPK Geledah Rumah Anggota DPD RI La Nyalla Mataliti, Keluarga Bantah Keterlibatan
Surabaya, SERU.co.id – Rumah anggota DPD RI, La Nyalla Mattaliti, di Jalan Wisma Permai Barat, Surabaya, Jawa Timur digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, …
Usut Korupsi Iklan BJB, KPK Periksa Dua Pejabat dan Sita Motor Mewah Ridwan Kamil
Jakarta, SERU.co.id – Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terus bergulir. …
Pemanggilan Febri Diansyah oleh KPK Dinilai Ganjil, 15 Organisasi Advokat Protes
Pemanggilan advokat Febri Diansyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku menuai polemik. Kubu Hasto Kristiyanto menilai pemanggilan ini sarat kejanggalan dan terkesan sebagai bentuk tekanan. Sebanyak 15 organisasi advokat juga mengecam pemanggilan Febri oleh KPK.
Dukung KPK, Wali Kota Malang Komitmen Perangi Korupsi bersama Kepala Daerah Enam Provinsi
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK mengundang seluruh kepala daerah dari enam provinsi. Dalam Rapat Koordinasi bertajuk ‘Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.’ Salah satunya, Wali Kota Malang hadir dan berkomitmen memerangi korupsi bersama.
Dugaan Korupsi Berjamaah di Pemkot Semarang, Wali Kota dan Suami Ditahan KPK
Semarang tengah diguncang skandal korupsi yang melibatkan dua figur penting dalam pemerintahan daerah. Yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Keduanya resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/2/2025), setelah diperiksa sebagai tersangka.
KPK Beberkan Bukti Kasus Hasto Kristiyanto, Termasuk Tawaran Komisioner dan Komisaris
Nama Riezky Aprilia mendadak menjadi sorotan usai disebut dalam sidang praperadilan Hasto Kristiyanto, Kamis (6/2/2025). KPK membeberkan bukti, termasuk Riezky sempat diiming-imingi jabatan Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN oleh Hasto Kristiyanto. Imbalan ini ditawarkan dengan syarat Riezky bersedia mundur sebagai calon legislatif terpilih dan memberikan kursinya di DPR RI kepada Harun Masiku.
KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soelistyo, Ada Apa?
Jakarta, SERU.co.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam mengusut kasus dugaan korupsi besar di Indonesia. Kali ini, rumah mantan Anggota …
Bupati Karna Suswandi Ditahan KPK, Mas Rio Berharap OPD Transparan
Situbondo, SERU.co.id – Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo prihatin atas ditahannya Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS) dan Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum …
Ahok Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi LNG
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hadir di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2025). Ahok dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Kedatangannya membawa harapan akan terungkapnya salah satu kasus megakorupsi yang merugikan negara hingga USD 113 juta atau sekitar Rp1,7 triliun.
Kesaksian Mantan Penyidik KPK Dinilai Beratkan Hasto Kristiyanto dan PDIP
Jakarta, SERU.co.id – Kasus suap Harun Masiku memunculkan nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyita perhatian publik. Pernyataan mengejutkan datang dari Ronald Paul Sinyal, mantan …
PDIP Sebut Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto sebagai Upaya Mengacak-Acak Partai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) DPR RI, Harun Masiku. Partai berlambang banteng itu menilai langkah ini sebagai bentuk teror politik yang bertujuan mengacak-acak soliditas partai. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut keputusan ini sarat muatan politik, terutama setelah memecat tiga kader besar, termasuk Joko Widodo.
Megawati Soekarnoputri Siap Pasang Badan Jika Hasto Ditangkap KPK
Jakarta, SERU.co.id – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, secara terang-terangan menyatakan siap melindungi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Megawati akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi …
Polda Metro Jaya Periksa Deputi KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK
Jakarta, SERU.co.id – Buntut dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Metro Jaya periksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pemeriksaan …
KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir, Diduga Calon Bupati Terlibat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pendalaman atas perkara dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur. Terbaru, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Peternakan Jawa Timur, terkait kasus korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas). Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019–2022.
Buntut KPK Periksa Pengurus Pokmas, Diduga Calon Bupati Terindikasi Terima Suap
Pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019-2022. Dikucurkan melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim di Kabupaten Malang, berujung dugaan suap yang dilakukan sejumlah Pengurus Pokmas. Tak ayal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada 35 orang Pengurus Pokmas sebagai saksi.
Dukung KPK, UB Komitmen Perangi Korupsi dan Gratifikasi Melalui PIEPTN
Malang, SERU.co.id – Universitas Brawijaya (UB) Malang komitmen memerangi korupsi dan gratifikasi dengan melaksanakan Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Melalui sosialisasi PIEPTN dan …
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
