Malang, SERU.co.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno sebut kebijakan anyar terkait harga BBM diibaratkan sebagai buah simalakama. Menurutnya, diterapkan maupun tidak, kebijakan tersebut sama-sama memiliki dampak bagi masyarakat.
Hal tersebut berdasarkan pandangannya di Komisi VII yang memiliki lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Menurutnya, pemerintah pusat tepat menerapkan kebijakan tersebut, dikarenakan kebocoran subsidi BBM yang cenderung dinikmati oleh kaum berada.
“Dari Rp502 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah, 80 persennya dinikmati oleh orang-orang mampu. Sehingga ada baiknya pemerintah melalukan dua hal. Satu penyesuaian harga, dua pembatasan,” seru Eddy, saat menghadiri kegiatan Haul di Kota Malang, Sabtu (10/9/2022) kemarin.
Namun, jalan kedua yang ditawarkan olehnya tersebut akan menimbulkan gejolak sosial di tataran masyarakat. Lebih tepatnya, pembatasan distribusi BBM cenderung memiliki dampak yang lebih tinggi. Seperti halnya antrean yang mengular di setiap SPBU.
“Oleh karena itu, kita berharap adanya penyesuaian harga ini ada suatu upaya yang kemudian dikompensasikan oleh pemerintah. Baik melalui pemberian bansos, ada BLT dan BSU. Sehingga bagi mereka yang sangat terdampak bisa tertangani melalui bantuan itu,” imbuhnya.
Perihal banyaknya keluhan masyarakat terkait bansos yang kurang, dirinya menyebutkan, itu adalah tupoksi pemerintah. Namun, bagi Komisi VII DPR RI, distribusi BBM bersubsidi harus diawasi dengan ketat, agar kedepannya tidak bocor lagi.
“Menurut saya, perlu ada pembenahan dari segi payung hukumnya, Perpres 191 tahun 2014 harus segera dibenahi. Supaya diketahui siapa saja penerimanya dan siapa yang bukan, kemudian siapa yang mengawasi. Serta apa tindakan hukum bagi mereka yang melanggar,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
