Jelang Porprov 2022, KONI Kota Malang Kebingungan Anggaran

img 20210417 wa0013
Ketua KONI Kota Malang, Eddy Wahyono, ditemui di Balaikota. (ws1)

Malang, SERU.co.id – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov VII) bakal dihelat 2022 di empat lokasi. Di antaranya Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang tengah bersiap, dengan melakukan audiensi bersama Pemkot Malang mengajukan anggaran Rp48 miliar.

Ketua KONI Kota Malang, Eddy Wahyono mengatakan, pertemuannya dengan pihak Pemkot Malang untuk membahas laporan penggunaan anggaran tahun kemarin. Kemudian progam kerja di tahun 2022, termasuk Porprov 2022. Butuh persiapan dalam menyambut perlombaan dua tahunan ini, termasuk kebutuhan anggaran .

Bacaan Lainnya
img 20210417 wa0014
Walikota Malang, Sutiaji memberikan keterangan terkait persiapan Porprov 2022. (ws1)

“Untuk Porprov belum ada anggarannya, untuk itu
kita pengajuan Rp48 miliar,” seru Eddy Wahyono, di Balaikota Malang.

Pihaknya menyadari, anggaran Pemkot Malang cukup berat untuk menggelontorkan sejumlah angka tersebut. Sebab keuangan daerah masih untuk refocusing Covid-19. Usulan Walikota Malang yakni mengajukan sebagian ke Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun agak sulit, namun akan diusahakan bisa memback up event tersebut.

“Jujur saja kalau kami tidak didukung dengan anggaran memadai juga agak repot,” bebernya.

Ditengah situasi perekonomian yang belum pulih terdampak pandemi. Pihaknya menyadari dalam mendapatkan CSR dengan angka besar tidaklah mudah. Namun KONI Kota Malang optimis apapun keadaannya, dengan niatan memaksimalkan cabang olahraga bisa menuai titik terang.

“Siapa tahu pak wali bisa mendapatkan itu,” pungkasnya.

Sementara Walikota Malang, Drs H Sutiaji mengungkapkan, KONI Kota Malang mengajukan Rp40 sekian miliar untuk Porprov agak memberatkan bagi Pemkot Malang. Harus disiapkan cabang olahraga (cabor) apa saja yang kemungkinan besar juara.

Baca Juga :

“Saya suruh revisi, di tahun 2022 pelaksanaannya, tahun ini harus disiapkan,” terang pria penyuka makanan pedas ini.

Di tahun 2021, menurut Sutiaji dana hibah hanya sekitar Rp10-an miliar. Dana tersebut berarti harus direncanakan serta kalau hibah tidak boleh adanya perubahan. Solusinya yakni beberapa kegiatan bisa diikutkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemkot Malang.

“Bisanya kegiatan ditempelkan di OPD terkait. Mungkin pelaksanaan seleksi, nanti di Popapar,” terangnya

Sutiaji menambahkan, tugas dan fungsi (tusi) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) sifatnya hanya membantu. Olahraga prestasi induknya ada di KONI. Disporapar bersifat non prestasi, sehingga bagaimana dapat disharingkan agar semua berjalan dengan baik.

“Bisa jadi nanti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika dilakukan pesertanya atau cabor yang diikuti dengan anak SMP SMA,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (ws1/rhd)

disclaimer

Pos terkait