Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan MPR, DPR, DPD dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan perlunya langkah evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Seluruh fraksi di parlemen juga sepakat mendukung adanya evaluasi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memastikan, DPR akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai polemik. Termasuk tunjangan jumbo bagi anggota dewan.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” seru Prabowo, dikutip dari Kompascom, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menambahkan, pimpinan partai politik juga berkomitmen mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang pernyataannya dianggap menyinggung rakyat. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap aspirasi murni masyarakat. Terutama dalam sepekan terakhir melancarkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
Pernyataan Prabowo sejalan dengan sikap seluruh fraksi di DPR. Dimana serentak menyatakan dukungan terhadap evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota dewan. PDIP melalui Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menegaskan, pihaknya meminta penghentian tunjangan rumah dan fasilitas di luar batas kepatutan.
Gerindra lewat Ketua Fraksinya, Budisatrio Djiwandono menyatakan, setuju tunjangan dihentikan. Sekaligus melarang anggota fraksinya melakukan kunjungan luar negeri agar lebih dekat dengan rakyat. Golkar melalui Ketua Fraksi Muhammad Sarmuji menegaskan, siap dievaluasi dan meminta seluruh anggota legislatif menjaga sikap di hadapan publik.
PKB lewat Jazilul Fawaid mendukung evaluasi tunjangan dengan syarat kinerja anggota DPR terus ditingkatkan. Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan, permohonan maaf dan menyatakan siap dievaluasi demi mengembalikan kepercayaan publik.
PKS mendukung penuh peniadaan tunjangan rumah dinas sesuai arahan Presiden partai. NasDem melalui Ahmad Sahroni menyatakan, setuju evaluasi total tunjangan. Bahkan menyebut gaji dan fasilitas yang diterima siap disalurkan ke masyarakat. PAN lewat Putri Zulkifli Hasan menegaskan, evaluasi adalah bagian dari perbaikan berkelanjutan. Sembari mengingatkan pentingnya gaya hidup sederhana bagi anggota dewan. (aan/mzm)
