Gelombang kritik terhadap tunjangan rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp50 juta per bulan terus menguat. Pakar menilai tunjangan DPR di tengah efisiensi sulit diterima akal sehat dan bertentangan dengan prinsip social equity. Fraksi PAN dan PKS mendukung evalusi fasilitas dan tunjangan dewan.
