Surabaya, SERU.co.id – Forum Dosen Surabaya (FORDES) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kekecewaan atas fenomena yang mencoreng etika publik, di mana terdapat indikasi penyalahgunaan fasilitas negara oleh individu yang tidak berwenang dengan memanfaatkan kedekatan atau status sebagai istri pejabat.
“Permintaan dukungan fasilitas yang dimaksud lebih layak diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sesuai tugas pokok fungsi Kementerian UMKM,” ujar Ketua FORDES Dr. Sholikh Al Huda, M. Fil. I.
Seperti diketahui, beredar surat Kementerian UMKM yang meminta pendampingan enam kedubes selama kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke sejumlah negara di Eropa.
Meski belakangan Maman Abdurrahman menyampaikan klarifikasi, perjalanan itu memakai dana pribadi, namun praktif seperti itu, menurut Sholikh masuk kategori melanggar etika. Pasalnya, yang berangkat statusnya bukan pejabat negara, namun “hanya” keluarganya.
“Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga mempermalukan semangat pemberdayaan UMKM yang sedang didorong oleh pemerintah. Aji mumpung, atau memanfaatkan posisi dan relasi kekuasaan demi keuntungan pribadi, adalah bentuk degradasi moral dan pelanggaran prinsip-prinsip good governance,” jelas Sholikh, panggilan akrab Sholikh Al Huda.
Oleh karena itu, FORDES menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras segala bentuk penyalahgunaan fasilitas negara oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk keluarga pejabat publik.
2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian fasilitas dan program yang ditujukan untuk pelaku UMKM.
3. Mendorong penegakan etika dan hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi, tanpa pandang bulu, termasuk jika dilakukan oleh kerabat pejabat.
4. Mendesak institusi terkait untuk melakukan evaluasi sistem distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran dan bebas dari intervensi politik maupun nepotisme.
5. Mengajak masyarakat dan civitas akademika untuk terus mengawal proses demokrasi dan pembangunan agar tetap berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada elite yang menyalahgunakan jabatan. (*/ono)
