Jakarta, SERU.co.id – Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi 237 perwira tinggi TNI menyisakan polemik, terutama Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatan strategis Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus KSAD. Padahal, Letjen Kunto baru menjabat Pangkogabwilhan I sejak Desember 2024. Mutasi ini dinilai memiliki aroma politis kuat, seiring dengan keterlibatan ayah Kunto, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, dalam gerakan politik Forum Purnawirawan TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan, rotasi ini bagian dari pembinaan personel untuk menjawab tantangan organisasi.
“Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas dan profesionalisme,” seru Kristomei.
Sementara itu, pengamat politik dan CEO Point Indonesia, Karel Susetyo mengungkapkan, mutasi tersebut terjadi setelah beredarnya pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI. Dimana turut ditandatangani oleh Try Sutrisno berisi delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo. Termasuk seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mutasi ini sangat mungkin tidak murni teknokratik. Melainkan mengandung dimensi politis,” ujarnya.
Karel menilai, jika benar mutasi Kunto berkaitan dengan aktivitas politik sang ayah. Maka hal ini mencederai sistem meritokrasi yang selama ini dijunjung tinggi dalam pembinaan karier perwira TNI.
“Sayang jika karier Kunto, yang telah melalui jenjang pendidikan dan penugasan mumpuni, harus terhambat oleh dinamika politik yang tak ia kuasai,” tegasnya.
Ia menekankan, keterlibatan Try dalam ruang demokrasi seharusnya tidak menjadi beban bagi Kunto sebagai prajurit aktif.
“Apa yang dilakukan Try sah secara hukum dan merupakan bagian dari partisipasi demokratis. Membalasnya dengan mutasi anaknya justru memperlihatkan respons tidak profesional,” imbuh Karel.
Sebagai informasi, mutasi massal ini melibatkan 109 perwira TNI AD, 64 dari TNI AL dan 64 dari TNI AU. Letjen Kunto baru menjabat Pangkogabwilhan I sejak Desember 2024 dan menjadi perwira Angkatan Darat pertama yang menduduki posisi tersebut. Kini, jabatannya digantikan oleh Laksamana Muda Hersan, mantan Pangkoarmada III dan eks Sesmilpres era Presiden Joko Widodo. (aan/mzm)
