Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto memantik perdebatan publik dengan usulannya tentang Pilkada secara tidak langsung. Prabowo menyarankan agar pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga wali kota, dilakukan oleh DPRD. Usulan ini pun sontak menuai pro kontra di masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyambut positif gagasan tersebut. Menurutnya, usulan ini berangkat dari pertimbangan empiris untuk mencegah dampak buruk dalam sistem politik saat ini.
“Niatnya adalah upaya mewujudkan kemaslahatan substantif. Usulan tersebut serupa pernah menjadi rekomendasi dalam Ijtima Ulama se-Indonesia,” seru Niam.
Baca juga: Viral Perjuangan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Malang dengan Medan Sulit
Senada, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar juga menyatakan dukungan. Ia menilai, pilkada langsung terlalu mahal.
“PKB mendukung evaluasi ini. Soal mekanismenya, mari kita diskusikan bersama,” kata Muhaimin.
Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tajam wacana tersebut. Peneliti ICW, Yassar Aulia menilai, masalah utama bukan pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada korupsi yang mengakar.
“Presiden Prabowo keliru jika mempertentangkan penghematan anggaran dengan hak konstitusional warga untuk memilih langsung,” tegas Yassar.
Ia menyoroti, mahalnya ongkos politik terjadi karena maraknya praktik korupsi, seperti pembelian suara. Yassar juga menyinggung kerugian negara sebesar Rp290 triliun akibat korupsi selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo juga menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait usulan ini.
“Undang pemangku kepentingan, jangan terburu-buru. Pilkada langsung diterapkan untuk mengatasi persoalan representasi rakyat yang kerap diabaikan dalam pemilihan oleh DPRD,” ungkapnya.
Menurut Ganjar, masalah sebenarnya bukan pada sistem pemilihan. Namun pada penegakan aturan dan komitmen para pemangku kepentingan.
“Mau sistem apa pun, kalau penegakan hukum lemah, hasilnya tetap buruk,” tegasnya. (aan/ono)
