Malang, SERU.co.id – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menambah tiga guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Adalah Prof Dr Tri Sulistyaningsih MSi, Prof Dr Asep Nurjaman MSi dan Prof Dr Gonda Yumitro MA PhD. Ketiga guru besar ini dikukuhkan di Theater Dome UMM, Sabtu (23/12/2023).
Rektor PAW UMM, Prof Dr Syamsul Arifin MSi menyampaikan, secara SDM, guru besar UMM bertambah, sepatutnya perannya juga bertambah. Sehingga UMM dapat terus meningkatkan kualitas pendidikannya, sebagaimana tahadduts binni’mah yaitu menyampaikan, menampakkan atau menceritakan nikmat Allah SWT.
“Harapannya, dengan bertambahnya guru besar dapat memberikan manfaat lebih luas kepada UMM, Muhammadiyah dan masyarakat secara luas,” seru Prof Syamsul, yang saat ini masih menjabat Wakil Rektor I UMM.
Meski upaya ketiganya memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda, serta memberikan pandangan baru dalam aspek ilmu sosial dan ilmu politik. Namun sama-sama memberikan literasi baru kepada publik, dan dapat mengubah pemahaman yang selama ini belum banyak diketahui.
Baca juga: Prof. Nazaruddin Malik Terpilih Aklamasi Jadi Rektor UMM 2024-2028
“Dengan bertambahnya guru besar, semakin menegaskan bahwa di UMM semakin banyak ahli dalam beberapa bidang,” tandasnya.
Sebagai informasi, Prof Dr Tri Sulistyaningsih MSi sebagai guru besar ke-42 di UMM, Prof Dr Asep Nurjaman MSi sebagai guru besar ke-48 di UMM dan Prof Dr Gonda Yumitro MA PhD sebagai guru besar ke-50 di UMM.
Prof Dr Tri Sulistyaningsih MSi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Mengusung pidato pengukuhan berjudul: “New Urban Governance: Tata Ruang Kota untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan.”
Baca juga: Penghujung 2023, UMM Bertahap Tambah Tiga Guru Besar
Prof Tri Sulistyaningsih menerangkan, konsep ini tidak hanya membutuhkan kontrak untuk privatisasi fungsi pemerintahan, namun juga proses baru untuk menerapkannya. Termasuk musyawarah dan dialog untuk membuat kebijakan dan penyelesaian perselisihan.
“Tata kelola cerdas bergantung pada tata kelola yang baik, seperti prinsip terbuka (transparan), akuntabel dan kolaboratif (melibatkan semua pemangku kepentingan). Begitupun dengan prinsip partisipatif (partisipasi warga) dan pemerintahan elektronik (e-government),” terang Prof Tri, sapaan akrabnya.
Prof Tri juga mengungkapkan, Smart city tidak hanya cerdas dalam hal tingkat layanan yang lebih tinggi. Tetapi juga memiliki sistem yang efisien dan efektif.
“Sekaligus dapat membawa pembangunan daerah yang seimbang. Institusi dengan tata kelola yang lebih baik adalah institusi yang prosedurnya transparan,” tandasnya.
Sementara itu, Prof Dr Asep Nurjaman MSi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Mengusung pidato pengukuhan berjudul: “Rekam Jejak Partai Islam: Dinamika Sistem Kepartaian Indonesia Setelah Era Soeharto.”
Prof Dr Asep Nurjaman MSi mengatakan, partai Islam memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi arah politik nasional. Kontribusi mereka melibatkan peran dalam pembentukan undang-undang, partisipasi dalam pemilihan umum, dan advokasi untuk kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.
“Dengan demikian, dinamika sistem kepartaian di Indonesia pasca Soeharto tidak dapat dipisahkan dari peran sentral partai Islam,” ucapnya.
Penelitiannya menggambarkan hubungan kompleks antara merosotnya kinerja parta Islam dengan dinamika sistem kepartaian pasca lengsernya Soeharto. Bahkan menemukan bukti, kemunduran partai Islam berakibat pada terjadinya perubahan pada sistem kepartaian.
“Sifat transformatif dari sistem pemilu multipartai di Indonesia pasca Soeharto telah membuat struktur partai menjadi lebih dinamis dan cair. Hal ini berdampak pada partai-partai keagamaan, yang pernah mempunyai pengaruh besar dalam politik Indonesia. Namun belakangan ini mereka sudah tidak lagi bersaing dalam pemilu,” ungkapnya.
Sedangkan Prof Dr Gonda Yumitro MA PhD dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMM. Mengusung pidato pengukuhan berjudul: “Model Comprehensive Collaboration dalam Program Deradikalisasi Mantan Teroris Indonesia.”
Prof Dr Gonda Yumitro MA PhD menerangkan, terorisme itu berkaitan dengan mentalitas dan pemahaman seseorang yang ekstrim. Mereka tidak bisa menerima moderasi dan perbedaan pemahaman dengan orang atau pendapat lain, sehingga mendorong untuk terjadinya kekerasan politik. Dalam lingkup sosial, terorisme adalah ancaman yang nyata bagi masyarakat.
“Mereka semakin berani menunjukkan identitasnya seiring dengan reformasi Indonesia yang memberikan lebih banyak kebebasan dalam kehidupan masyarakat. Isu terorisme transnasional juga tidak dapat dipisahkan dari posisi strategis Indonesia di politik internasional. Termasuk ideologi jaringan yang telah dikembangkan,” jelasnya.
Dalam penelitiannya itu, Gonda memberikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menggaungkan program deradikalisasi pada mantan teroris. Yakni dengan menggunakan pendekatan 3 H (heart, hand, head).
“Dengan memahami akar persoalan dan dinamika yang berkembang, maka program deradikalisasi yang dilakukan akan bisa lebih efektif berjalan. Berbagai tantangan yang ada dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki program deradikalisasi terhadap mantan teroris Indonesia,” bebernya. (rhd)
