Malang, SERU.co.id – Akhir-akhir ini ramai isu terkait nasib Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang kini kabarnya terbengkalai. Para mahasiswa Poltekom melakukan kritik pedas yayasan lewat spanduk di depan gerbang, pada hari Senin.
Perwakilan mahasiswa, Mahbub Ubaidillah menjelaskan, awal masuk dirinya tidak mengetahui konflik di Poltekom. Tetapi, ada perasaan yang janggal ketika melihat angkatan 2021 hanya 10 orang.
“Awal masuk 2021 saya nggak tahu untuk konflik terjadi di Poltekom ini, masih dibilang namanya masih Maba, tapi saya sudah ada yang aneh. Pikiran mahasiswa di kampus ini temannya banyak ratusan, angkatan 2021 hanya 10 orang,” seru Mahbub.
Baca juga: Banyak Aset Daerah Yang Terbengkalai, Komisi IV DPRD Banyuwangi Akan Koordinasi Dengan DPUCKPP
Dirinya mengungkapkan, banyak dosen yang resign karena tidak digaji. Akhirnya, tersisa 2 orang yaitu di jurusan teknik elektronika dan teknik informatika.
“Banyak dosen yang resign, 6-7 orang itu keluar semua hingga tersisa 2 orang. Prodi ada 4, di angkatan saya terisi 2 elektronika dan informatika,” ungkapnya.
Setelah audiensi dengan dosen, terjadi perombakan total dalam yayasan. Padahal, tidak ada Sertijab dan SK dan langsung ganti direksi.
“Hasil audiensi dengan dosen yang masih tersisa kita nggak tahu langsung di cut, yayasan perombakan total. Sekarang sudah ganti, nggak ada SK, nggak Sertijab, termasuk direksi dan wakil direktur yang baru. Berpikir logika, kok dia nggak tahu. Tapi dia bilang nggak tahu sama sekali,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, terakhir kuliah Desember tahun 2022 dan masih menerima mahasiswa baru sekitar 6 orang. Sekarang mereka mengajukan surat untuk merger dengan yayasan baru agar dapat menghidupkan Poltekom.
“Terakhir kuliah Desember tahun 2022. Masih ada penerimaan mahasiswa baru cuma 6 orang, ada kuliah atau nggak tahu. Mereka tanya ke kita, tetapi saya nggak bisa menjawab. Kita usahakan merger juga dengan yayasan mengganti dengan yayasan yang baru dilogika saja mending diganti orang-orang baru yang bisa menghidupkan Poltekom,” imbuhnya.
Baca juga: Sentral Batik Klampar Terbengkalai, Bupati Pamekasan Akui Tidak Maksimal dalam Mengelola
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menanggapi, Komisi D bakal mengadakan Sidak untuk menemukan permasalahannya.
“Biar komisi D yang Sidak, itu apa sih permasalahannya. Kami pengen tahu memang itu tanah milik Pemkot, tapi bangunannya bukan. Itu adalah hibah,” tanggapnya.
Made menambahkan, kewenangan masih ada yayasan, tetapi tanahnya milik pihaknya. Sebenarnya, dewan memiliki hak penuh atas pengawasan.
“Iya kewenangannya ada di yayasan tetapi tanah masih punya kita. Ada sebenarnya hak kita di pengawasan dewan masuk disitu. Dari sisi pengelolaan maupun sisi struktur Walikota, Sekda tidak ada di dalamnya itu ditarik diserahkan kepada yayasan,” tandasnya. (ws8/mzm)
