Malang, SERU.co.id – Provinsi Jawa Timur pada 2023 mengalami surplus beras 9,23 persen. Data tersebut, terhitung dalam kurun waktu September 2022 hingga September 2023.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat Apel Kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dan Banjir Tahun 2023 di lapangan Waduk Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Rabu (27/9/2023). Khofifah menyebutkan, selama ini Jawa Timur menjadi penyuplai logistik di kawasan Indonesia timur, khususnya 16 Provinsi. Bila dihitung dalam persentase, hampir 80 persen logistik di provinsi tersebut disuplai Jawa Timur.
“Per tanggal 1 September 2023, logistik Jawa Timur juga harus didistribusikan ke Sulawesi Selatan, Riau dan Bangka Belitung,” serunya.
Baca juga: Realisasi Penerimaan Pajak Semester I Kota Malang Capai 39,62 Persen
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menerangkan, selama ini Jawa Timur tidak melakukan suplai ke Sulawesi Selatan. Karena pada dasarnya Sulawesi Selatan juga merupakan lumbung pangan. Namun kenyataannya, mulai awal September 2023 ini Jatim harus menambah suplai logistik untuk daerah -daerah tersebut .
“Artinya apa yang kita maksimalisasi dalam produksi pangan kita, kita juga harus siap berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di provinsi lainnya,” ungkapnya.
Menyoroti tentang harga beras yang naik di atas harga Eceran Tertinggi (HET), dirinya menyebutkan bila harga gabah kering giling dan gabah kering panen di saat naik ke penggilingan memang sudah diatas HET. Hal itu menyebabkan produk beras pasca diolah akhirnya juga sudah di atas HET.
“Ini sesuatu yang harus kita antisipasi bersama. Dalam keadaan surplus ternyata beras sampai di pasar itu sudah di atas HET,” cetusnya.
Baca juga: Komoditas Padi Alami Surplus, Beras Kabupaten Malang Aman Sampai Lebaran
Menyikapi hal tersebut, maka Pemprov Jatim melakukan operasi pasar murah ke sejumlah titik. Hal itu dilakukan supaya daya beli masyarakat bisa terjaga dan beras masih terjangkau untuk dibeli masyarakat. Tingginya harga beras saat ini diakui masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk mengatasi krisis pangan.
“Per kemarin sudah 21 titik kita melakukan operasi pasar murah untuk bisa merespon keterjangkauan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Khofifah menambahkan, dirinya mendapatkan informasi tentang adanya permasalahan dalam hal pertanian padi. Akibat berbagai faktor, menyebabkan tumbuh kembang padi tidak bisa seproduktif seperti sebelumnya. Hal tersebut tentu saja harus menjadi perhatian dari kepala daerah masing-masing.
“Saya mohon kerjasamanya para Bupati dan Walikota, cek keamanan pangan masing-masing,” pungkasnya. (dik/mzm)
