Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu buka suara terkait kebijakan work from home (WFH) bagi ASN selama 1 minggu pasca Lebaran. Kebijakan tersebut, ternyata belum pasti direalisasikan. Pasalnya, kebijakan tersebut masih dalam kajian dan menunggu keputusan Sekretaris Daerah.
Pemerintah telah menerbitkan aturan khusus untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 khusus pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali hingga 29 November 2021. Sama seperti periode-periode sebelumnya, aturan yang diterapkan kembali disesuaikan dengan kondisi covid-19.
Pemerintah resmi memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran pada PPKM periode ini.
Pemerintah resmi memperpanjang penerapan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 3 hingga 9 Agustus 2021. Merespon hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri), yakni Inmendagri Nomor 27/2021, 28/2021, dan 29/2021.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satu Inmendagri No.24/2021 mengatur tentang PPKM level 3 dan 4 di Jawa dan Bali.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Inmendagri tersebut adalah Inmendagri 24/2021, Inmendagri 25/2021 dan Inmendagri 26/2021.
Pemerintah resmi memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021, istilah PPKM Darurat diganti dengan PPKM Level 4 Pulau Jawa dan Bali.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali merevisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu (10/7/2021). Kali ini, poin perubahan terkait kegiatan ibadah keagamaan dan acara resepsi pernikahan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan ini akan mulai berlaku mulai 9 hingga 22 Februari 2021 guna menekan angka penyebaran covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, Minggu (7/2/2021). Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021 ini ditujukan kepada para gubernur, dan bupati/wali kota, terkhusus kepada wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.
