Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum dapat menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, terkait pembebasan pajak dibawah Rp30.000. Mengingat, belum disahkannya Peraturan Wali (Perwal) Kota Malang, terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku tengah menjalankan uji publik terhadap 5 nama yang menjadi kandidat Pj Wali Kota Malang. Uji publik yang bersifat ‘bukan terbuka’ ini dilaksanakan selama 2 hingga 3 minggu ke depan untuk menjadi masukan kepada DPRD.
Ketua DPRD Kota Malang menilai jawaban Sutiaji atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 masih normatif. Namun, menanggapi hal itu, DPRD sudah sepakat untuk tidak memperpanjang apa yang disampaikan Wali Kota Malang.
Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang menilai proses pembangunan Pasar Besar harus segera dilaksanakan. Walaupun anggaran pembangunannya direncanakan mengambil dari APBN, namun dewan memandang pentingnya …
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat Pasar Besar menjadi lebih representatif masih perlu sejumlah proses agar bisa diwujudkan. DPRD Kota Malang sendiri masih berupaya menjembatani pertemuan pemerintah daerah dengan para pedagang yang masih mencari kesepakatan bersama.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mengaku telah mendapat kepastian anggaran dari APBD 2023 terkait program pemberian makanan tambahan (PMT). Hanya, anggaran tersebut masih diprioritaskan untuk para balita dengan kategori tertentu.
Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang memulai langkah-langkah proses penyusunan usulan nama-nama calon Penjabat (Pj) Wali Kota. Hal itu dilakukan mengingat masa jabatan Wali Kota …
Salah satu program unggulan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam dalam membangun perekonomian masyarakat yakni melalui program Warung Milik Rakyat (Wamira Mart). Beberapa waktu lalu, program tersebut dinilai tidak mempunyai dampak dalam perekonomian masyarakat oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan.
Melalui pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemkot Malang terlihat lebih serius melindungi kelompok rentan di Kota Malang. Sebelumnya, perlindungan terhadap kaum rentan hanya masuk dalam Musrenbang tematik.
Pihak kuasa hukum dari 12 pemilik tanah bangunan di Malang Plasa melakukan dengar pendapat di Komisi B DPRD Kota Malang, Rabu (23/5/2023). Atas hearing tersebut, ke-12 orang itu berharap agar persoalan ganti rugi atas kebakaran Mal Malang Plasa tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik.
Jelang pembahasan KUA (Kebijakan Umum APBD) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2024. Wali Kota Malang bersama para perangkat daerah dan Ketua DPRD Kota Malang, mendiskusikan kaitannya terobosan menggenjot pendapatan daerah agar lebih optimal.
Rapat paripurna DPRD tentang Ranperda Penanaman Modal sampai pada tahapan penyampaian pandangan umum fraksi, Jumat (19/5/2023) sore. Salah satu sorotan terkait peran broker investor yang diduga kuat menjadi penghalang tumbuh suburnya investor di Kota Malang. Di sisi lain, Ranperda Penanaman Modal demi melindungi UMKM dan menarik investor.
DPRD menilai jawaban yang diberikan Pemkot Malang dalam agenda pembacaan jawaban terkait ranperda LLAJ masih bersifat normatif. Salah satu perhatian DPRD adalah jawaban mengenai fasilitas Uji KIR, dimana kenyataannya masyarakat belum banyak merasakan secara penuh fasilitas tersebut.
DPRD Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali membahas dua Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Malang, Kamis (11/5/2023). Yakni Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Ranperda mengenai Bangunan Gedung.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyampaikan penjelasan ranperda (rancangan peraturan daerah) terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (10/5/2023).
Wali Kota Malang, Sutiaji sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022. LKPJ dibacakan di depan seluruh anggota DPRD Kota Malang, Jumat (31/3/2023).
Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2023 oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang tidak serta merta berjalan mulus. Kenaikan NJOP yang baru dinilai terlalu tinggi oleh asosiasi pengembang, dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Dari evaluasi atas aduan asosiasi pengembang ke DPRD Kota Malang, akhirnya sistem SPPT PBB ‘dikunci’ sementara.
Polemik rencana penerapan e-parkir di Pasar Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, terus berlanjut. Koordinator juru parkir Pasar Madyopuro sambat ke Kantor DPRD untuk mencari keadilan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Penyerahan Laporan Pemeriksaan BPK RI diterima Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko, bersama Ketua DPRD, Asmadi SP di Kantor Perwakilan BPK RI di Sidoarjo, Kamis (19/5/2022) sore.
