Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang gelar Rapat Paripurna, Selasa (17/5/2022) petang. Pembahasan dalam rapat paripurna tersebut, berkaitan dengan jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi perihal dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Sidang Paripurna DPRD Kota Malang penyampaian penjelasan Walikota Malang tentang pengelolaan keuangan daerah retribusi dan persetujuan bangunan gedung. Dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, SE, di Jalan Tugu No. 1A, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (9/5/2022).
Aksi demo mahasiswa menuntut turunnya harga sembako hingga carut marut penyusunan Ibu Kota Nusantara (IKN) direspon oleh lembaga legislatif. Salah satunya DPRD Kota Malang menyatakan, pekan depan tepatnya hari Senin, Pemkot Malang bakal menggelar operasi pasar.
Ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Malang, sambangi Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (12/4/2022) siang. Aksi bertajuk ‘Malang Raya Bergerak’ tersebut, membawa sejumlah tuntutan yang menjadi isu berkembang dan permasalahan di setiap elemen masyarakat.
Melalui Rapat Paripurna yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Kamis (30/3/2022), ada lima prioritas pembangunan Kota Malang untuk memenuhi target kinerja penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Selain itu, bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-108, menjadi sarana refleksi apa saja yang telah dan akan dilakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Kota Malang.
DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-108 Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (31/03/2022).
Puluhan masyarakat mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/11/2021). Kedatangan mereka ke gedung DPRD Kota Malang ini untuk berdialog dengan Komisi B DPRD Kota Malang.
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 menyampaikan banyaknya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berkurang total Rp300-an miliar dari sebelumnya.
Ratusan warga RW 02 sampai RW 04 Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ikut vaksinasi. Mereka vaksinasi di Balai RW 02, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Minggu (12/9/2021).
Bansos lanjutan dari DPRD Kota Malang kembali cair kepada warga di Kantor Kecamatan Klojen. Penyerahan bansos lanjutan ini terlaksana Kamis (12/8) mulai pukul 09.00 WIB.
Forpimcam Klojen mengawal penyaluran dana bansos dari DPRD Kota Malang bagi warga kurang mampu se-Kecamatan Klojen. Dana yang cair sejumlah Rp300 ribu.
DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna mendengar penjelasan Wali Kota tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.
Walikota Malang Sutiaji menyampaikan pendapat akhirnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.
Gedung DPRD Kota Malang benar-benar menjadi rumah rakyat bagi warga Bhumi Arema. Seperti Giat Musyawarah Cabang 1 Pengurus Cabang, Satuan Siswa dan Mahasiswa, Pemuda Pancasila Kota Malang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang Jl. Tugu No. 1A, Kota Malang, Sabtu (3/4/2021).
Meningkatnya klaster perkantoran, menuntut upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 lebih meluas. Langkah penyemprotan disinfektan di lingkungan dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang, Jumat (18/12/2020).
Ini bukan contoh bagi semua lapisan masyarakat. Pasalnya banyak anggota DPRD Kota Malang hanya memandangi handphonenya saat sidang paripurna di kator DPRD setempat. Kondisi ini sempat memancing Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika tersulut emosi, seperti apakah itu ?
Penutupan kawasan pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang menuai kontroversi. Minimnya komunikasi dan koordinasi antara Pemkot Malang dan pelaksana proyek dari Kementerian PUPR RI ini, menyebabkan sosialisasi kepada masyarakat juga terkendala.
Sinergitas Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang terus digeber. Salah satunya dalam rangka akselarasi pembahasan APBD 2021, khususnya menyikapi akan regulasi baru dalam penyusunan APBD Kota.
Terkait telah disahkannya UU Cipta Kerja yang sempat kontroversi ini, nantinya akan membuat beberapa Peraturan Daerah (Perda) akan dihapus dan diganti dengan Perda baru.
