Djoni menambahkan, petani perlu turut menikmati nilai tambah industri pengolahan. Sehingga tidak hanya mengurusi on farm, tetapi juga masuk ke kegiatan off farm dengan dukungan akses pembiayaan yang lebih luas.
Tak hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut meningkatkan perannya. Namun, pengusaha swasta seperti dirinya, juga harus ikut berperan sebagai off taker. Dengan melakukan pendampingan atau pembinaan, serta adopsi teknologi pada sistem budidaya, pemasaran maupun market place.
Menurut Djoni, masalah klasik pertanian di Indonesia adalah harga jatuh saat hasil panen banyak. Harga kemudian melambung tinggi saat produksi sedikit. Kondisi ini dimanfaatkan tengkulak yang akhirnya merugikan petani.
“Jika produksi banyak, namun tak ada yang mau menyimpan, mendistribusikan dan mengolah menjadi produk bernilai tinggi. Maka ujung-ujungnya akan menjadi hambatan,” masygulnya.
Menurutnya, perlunya kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia adalah untuk mencapai swasembada tanaman pangan. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk membuat sektor pertanian perlu mengimbangi pertumbuhan permintaan. (rhd)
Baca juga:
- Keluarga Korban Apresiasi Kinerja Polsek Lenteng Usai Penetapan Tersangka pada Pelaku Penganiayaan
- Dadan Hindayana Cs Tersangka Korupsi MBG, Diduga Intervensi SPPG hingga Markup Triliunan Rupiah
- Pendaki Ilegal Gunung Semeru yang Alami Kecelakaan Berhasil Dievakuasi
- DPRD Optimalkan Pengawasan Kinerja OPD Kabupaten Malang untuk Masyarakat
- Tingkatkan Keamanan, Babinsa Koramil Blimbing Melaksanakan Komsos Bersama Security Hotel Grand Cakra
