• Motivasi 200 Karyawan DJP Jatim III dan jajaran KPP Pratama
Kota Malang, SERU – Selama ini berkembang anggapan kantor pajak, bea cukai dan lembaga keuangan yang mengatur pemasukan keuangan negara, dianggap sebagai lahan basah transaksional nan penuh godaan untuk melakukan korupsi.
Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019, yang jatuh pada 9 Desember, menjadi energi untuk menyadarkan semua kalangan agar instrospeksi diri dan upaya pencegahan tidak melakukan korupsi.
Walikota Malang Sutiaji didapuk memberikan motivasi kepada 200 orang dari Kanwil DJP Jatim III, KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Batu, dengan tema “Tanpa Korupsi, DJP Kuat Indonesia Maju,” di Aula Kanwil DJP Jawa Timur III, Rabu (11/12/2019). Terlebih, Kanwil DJP Jatim III dan beberapa KPP Pratama masuk WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
“Berbicara korupsi dan integritas itu berbicara kita sendiri. Barang siapa yang mengerti dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Pada tahapan maksimal manusia, keberadaan kita sesungguhnya seperti tidak adanya kita. Karena tidak ada yang hakiki pada kita. Setamak-tamaknya kita sebagai manusia, tidak ada yang abadi. Jadi buat apa korupsi,” seru Sutiaji, mengawali motivasi.
Itulah kalimat pengingat sebelum melakukan korupsi. Menurutnya, apa yang dilakukan (korupsi, red), sesungguhnya tak akan membawa kebaikan kepada dirinya dan keluarganya. Pasti akan membawa dampak buruk, terutama bukan amal kebaikan. “Padahal yang dicari sebagai bekal kematian adalah amal kebaikan,” tegasnya.
Membangun integritas mindset anti korupsi, mindset Indonesia maju, itu butuh perjuangan. Memang tidak mudah, perlu pembiasaan dan contoh. Membangun integritas mulailah dari lingkungan keluarga. Niatkan melakukan segala sesuatu sebagai ibadah.
“Merubah budaya koruptif tidak bisa sekejap dan tidak bisa sendirian. Kita perlu saling menguatkan dan memberi teladan yang baik. Bukan hanya petugas pemungut pajak, namun juga masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) yang terkadang memberikan iming-iming agar dimuluskan dan diringankan proses perpajakan,” beber pria penghobi badminton ini.
Indonesia saat ini sedang berperang melawan korupsi. Dimana jenis korupsi, di antaranya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Jumlah penindakan yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa perilaku koruptif masih melekat erat dalam budaya kerja di Indonesia. Hal ini kontradiktif dengan karakter masyarakat Indonesia yang dinilai religius. “Korupsi ada atau tidak ada itu tergantung kita. Korupsi menyengsarakan masyarakat luas, menghambat Indonesia maju, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama,” terang pria jajaran nomor satu di Pemkot Malang ini.
Usai rombongan legislatif dan yudikatif dipaksa berbaju orange, Pemkot Malang telah menerapkan sistem birokrasi yang bersih, kompeten, akuntabel dan berjiwa melayani, sebagai tulang punggung mewujudkan visi Kota Malang Bermartabat. Dikemas dalam The Future Malang, diantaranya Malang Creative, Malang Halal, Malang Heritage, Malang 4.0, Malang Nyaman, Malang Services.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari, mengatakan upaya preventif selalu dilakukan secara terus-menerus. Sebelum memulai pekerjaan dan berdoa bersama, selalu disisipkan pesan moral. “Kita ingatkan tentang kode etik, whistleblower system, dan lainnya. Dan ini sangat jauh berkurang dibanding laporan pungli dan sebagainya beberapa tahun sebelumnya,” jelas Rudy.
Secara internal sudah berjalan. Dengan colaborated compliant, kedua pihak (pajak dan WP) dapat duduk bersama untuk keluhan dan solusi layanan. “Kita bisa sama-sama saling menguatkan dengan masukan dari WP. Ada banyak sosialisasi dan kampanye untuk mengedukasi agar tidak ada KKN terkait pajak,” tandas Rudy. (rhd)
