Surabaya, SERU-Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari KemenPAN RB. Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Khofifah menerima penghargaan ini bersama 13 pimpinan kementerian hingga pemda. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih baik dan transparan.
Selain itu, Khofifah disebut berhasil membangun zona integritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Predikat ini diberikan untuk enam unit layanan. Hal ini menjadikan pemprov Jatim penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Di Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur pertama kalinya meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB. Sedangkan enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yakni UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Jatim.
Ada pula UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata pemerintahan yang CETTAR). Saya ucapkan terima kasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik,” kata Khofifah, Selasa (10/12).
Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” ujarnya.
Khofifah menerangkan nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tersebut akan dijadikan contoh atau role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim.
Dia berharap setelah ini, seluruh unit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan.
Kendati untuk meraih predikat penghargaan di bidang ini tidaklah mudah, Khififah menyebut hal ini dibutuhkan manajemen dan kemauan untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” paparnya.
Khofifah yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Pemprov Jatim, mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur.(Ace)
