Malang, SERU.co.id – Merespon kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban erupsi Gunung Semeru. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Malang bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) Malang bekerjasama dalam pembuatan Integrated Community Shelter (ICT) atau hunian sementara (Huntara) di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
Ketua PAPDI Cabang Malang, dr Atma Gunawan SpPD KGH mengatakan, target pembuatan 32 shelter. Dimana pada tahap awal PAPDI Cabang Malang akan membangun 10 shelter di daerah relokasi di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
“Targetnya 3 bulan akan selesai. Kami akan mengawal proses pembangunannya dengan datang ke lokasi. Ini sekaligus bentuk pertanggungjawaban kami kepada para donatur,” seru dr Atma, sapaan akrabnya usai penandatanganan MoU di Aula IRNA I RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Jumat (21/1/2022).
Pasalnya, donasi yang diterima tak hanya dari anggota PAPDI Cabang Malang, namun juga berasal dari organisasi/perkumpulan Iain dari seluruh Indonesia. Seperti Pengurus Besar PAPDI Jakarta, PAPDI Yogyakarta, KOPAPDI Semarang, PAPDI Semarang, Alumni FK UNPAD Bandung Angkatan 2001, perkumpulan wali santri Pondok Tahfudz Al-Hikmah Bogor, dan para donatur Iainnya.
Disebutkannya, PAPDI Cabang Malang merupakan salah satu organisasi profesi dokter
spesialis penyakit dalam. Karena terdekat dengan lokasi bencana, maka PAPDI Cabang Malang gerak cepat menggalang dana dan menyalurkan bantuan secara Iangsung ke lokasi terdampak. Yakni Desa Sumberwuluh dan Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada 5 Desember 2021 lalu.
“Penggalangan dana PAPDI Peduli Semeru, kami buka sejak 5 Desember 2021 sampai saat ini masih terus berjalan. Dana yang telah terkumpul sekitar Rp 302.251.934,” imbuh dr Atma.
Sementara itu, Branch Manager ACT Malang, Abidin Hanif SIP mengatakan, banyak korban terdampak yang kehilangan tempat tinggal, akibat timbunan pasir dari erupsi Gunung Semeru. Sehingga banyak warga harus tinggal di tempat pengungsian dengan segala keterbatasannya dan dampak sosial lainnya.
Setelah dirasa aman, pemerintah menetapkan kebijakan untuk pembuatan huntara. Dimana total kebutuhan huntara sekitar 2.000 shelter di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
“Kami mengikuti regulasi dari pemerintah, karena yang dilibatkan dalam pembangunan huntara melibatkan banyak NGO, salah satunya ACT. Spesifikasi bangunannya pun juga berbeda,” jelas Abidin, sapaan akrabnya.
Abidin menjelaskan, tak hanya pembangunan huntara berbentuk rumah, namun ada pula pembangunan fasum. Seperti sekolah, tempat ibadah, tempat wudhu dan toilet, dapur terpusat, ruang kesehatan dan lainnya.
“Untuk rumah yang kami bangun seukuran 5 x 10 meter persegi. Kalau biaya yang ditetapkan pemerintah bervariasi, mulai Rp25 juta hingga Rp35 juta per rumah,” tandasnya. (rhd)
Baca juga:
- Hasil Kesepakatan Polres Batu – Desa Giripurno Final, Karnaval Desa Harus Tuntas 23.00 WIB
- Kompolnas Cek Lokasi Kematian Diplomat Kemlu dan Tidak Temukan Kerusakan Fisik
- Polisi Dalami Peristiwa Kematian Misterius Pasutri di Lawang
- Eks Marinir RI Jadi Tentara Bayaran Rusia Minta Pulang ke Indonesia
- Abid Seiya Siswa SD Ngaglik 1 Batu Tembus Mayor Label, Launching Hits Lagu Bumi Kita
