Surabaya, SERU.co.id – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kota Surabaya dalam membentuk Kampung Pancasila sebagai strategi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berbasis partisipasi warga.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas yang digelar di Graha Sawunggaling, Kamis (11/9/2025).
“Saya memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Pancasila. Bahkan, ada lebih dari 6.000 ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendamping yang diterjunkan di 1.361 RW Surabaya,” kata Teguh dalam sambutannya.
Dalam rapat tersebut, Teguh juga mendengarkan langsung pemaparan terkait struktur empat bidang yang ada dalam Kampung Pancasila, termasuk peran aktif masyarakat di Kecamatan Wonokromo dan Pabean Cantian dalam mencegah kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu.
Ia menjelaskan, kunjungan Kemendagri ke Surabaya bertujuan untuk melihat langsung bagaimana daerah merespons situasi pasca unjuk rasa, khususnya melalui penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Kita tahu bahwasannya Siskamling di berbagai daerah itu bukan hal yang baru, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan di Kota Surabaya sudah diinisiasi, diperkuat, dengan adanya pembentukan Kampung Pancasila,” terangnya.
Lebih lanjut, Teguh menyebut bahwa Siskamling telah menjadi bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Kemasyarakatan dalam struktur Kampung Pancasila. Namun demikian, ia menilai perlu ada penguatan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terstruktur.
“Tadi kami juga sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) untuk Satgas Kemasyarakatan, khususnya yang menyangkut masalah Siskamling itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, tata kelola, manajemen, sarpras, kemudian juga terkait pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelas Teguh.
Ia pun mengapresiasi kesiapan infrastruktur keamanan di tingkat RT, termasuk lebih dari 9.000 Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang telah berdiri di Surabaya.
“Tadi disampaikan bahwasannya jumlah Poskamling (Surabaya) itu ada lebih dari 9.000. Itu luar biasa dan ini bisa menjadi penguatan bagaimana Siskamling di Kota Surabaya bisa lebih bagus lagi,” tambahnya.
Teguh juga menekankan pentingnya sinergi antara Poskamling dan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas), serta perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya siap menyusun SOP Kampung Pancasila untuk nantinya dikaji secara nasional.
“Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita juga membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” tutur Teguh.
Keterlibatan Gen Z dan Kekuatan Kampung
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa Kampung Pancasila dibentuk sebagai bagian dari penguatan keamanan berbasis masyarakat. Melalui konsep Siskamling, ia berharap setiap lingkungan bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warganya.
“Jadi dikuatkan dengan Siskamling yang di kampung-kampung untuk menjaga bagaimana keamanan kota ini bisa dipastikan membuat warganya merasa aman dan nyaman,” ujar Wali Kota Eri.
Eri juga menegaskan bahwa pembentukan Kampung Pancasila tidak hanya melibatkan satu kelompok usia, melainkan semua elemen, termasuk generasi muda seperti Karang Taruna dan Gen Z.
“Jadi kegiatan kita ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, umur-umur tertentu. Seperti yang kita ketahui deklarasi di Tugu Pahlawan, itu adalah semuanya, termasuk Karang Taruna, Gen Z dan semuanya,” paparnya.
Menurutnya, kekuatan sosial kota berakar dari ketangguhan di tingkat kampung. Oleh karena itu, ia percaya kebersamaan dan kerukunan warga menjadi fondasi utama dari keberhasilan program ini.
“Karena keguyuban dan kerukunan itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Karena itulah cikal bakal untuk menjaga, menjalankan setiap kampung. Karena kota ini kuat kalau kampungnya juga kuat, diawali dari kampung,” tegasnya.
Kampung Pancasila di Surabaya sendiri mulai berjalan sejak Juni 2025. Saat terjadi aksi massa dan potensi kerusuhan pada akhir Agustus, beberapa wilayah seperti Wonokromo, Pabean Cantian, dan Bubutan telah menunjukkan ketangguhan dengan inisiatif warga dalam menjaga keamanan.
“Sehingga memang (di Surabaya) sudah ada seperti Siskamling. Karena itulah (saat terjadi aksi massa), ada yang melakukan perlawanan seperti masyarakat Wonokromo, Pabean Cantian, Bubutan, dan banyak titik-titik tertentu,” jelasnya.
Meski demikian, Wali Kota memastikan bahwa pengamanan berbasis lingkungan akan diatur agar dapat mendukung keamanan secara menyeluruh, termasuk di wilayah pusat kota.
“Karena tengah kota ini kita seperti tahu ya, nanti yang ada di rumah-rumah itu kan yang menjaga di setiap sudutnya, bukan di tengah-tengahnya,” imbuhnya.
Di akhir sambutannya, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan segera menyerahkan dokumen SOP Kampung Pancasila ke Kemendagri untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
“Nanti saya menyampaikan SOP kami ke Pak Dirjen. Sehingga Pak Dirjen nanti insyaallah akan memberikan masukan, arahan, sehingga ini akan lebih bisa dijalankan oleh masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (fai/ono)
