Malang, SERU.co.id – Sekolah Rakyat Kota Malang di tahun pertama beroperasi hanya membuka sekolah jenjang SMP dan SMA. Pasalnya dari ratusan pendaftar, nihil pendaftar untuk jenjang SD.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengungkapkan, awalnya ada 204 pendaftar Sekolah Rakyat. Namun, setelah dilakukan profilling dan asesmen, tinggal 77 pendaftar jenjang SMA dan 104 pendaftar jenjang SMP.
“Jadi total terakhir untuk SMA itu 77. Untuk SMP itu 104 dan SD tidak ada,” seru Donny, Selasa (27/5/2025).
Donny menjelaskan, pihaknya turun ke lapangan kemudian dilakukan profilling dan asesmen, lantaran ada pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, ada pendaftar yang mengajukan pengunduran diri.
“Rencana awalnya ditetapkan empat rombel, satu rombel SD, satu rombel SMP dan dua Rombel SMA. Akhirnya, kementerian terkait memutuskan dibuka empat rombel SMP, karena melihat banyaknya pendaftar jenjang tersebut dan satu rombel paling tidak 25 siswa,” urai Donny.
baca juga: Gedung Poltekom Hanya Lokasi Sementara Sekolah Rakyat, KemenPU Lirik Lahan Baru
Sedangkan pendaftar yang mendaftar SMA, dialihkan ke gedung milik Pemprov Jatim yang ada di Jalan Kawi. Sehingga praktis di Kota Malang ada tujuh Rombel dengah rincian empat Rombel SMP dan tiga Rombel SMA di Jalan Kawi.
“Ini sudah melalui proses seleksi administrasi semua. Tinggal nanti tes kesehatannya kami menunggu dari pusat, kemungkinan sekitar awal Juli,” ungkapnya.
Donny menuturkan, semua pendaftar Sekolah Rakyat berasal dari kategori desil 1 dan desil 2, yang artinya miskin dan miskin ekstrem. Sehingga semua pendaftar tersebut otomatis masuk PKH (Program Keluarga Harapan).
“Kemudian sesuai yang disampaikan Mensos, sekarang kami mengurangi pemberian Bansos. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat,” ujar pria kelahiran Blitar tersebut.
baca juga: Gedung Poltekom untuk Sekolah Rakyat, Dibutuhkan Penyesuaian Fasilitas
Pemerintah melalui program Sekolah Rakyat memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak. Sedangkan bagi orang tuanya, diberdayakan baik secara ekonomi ataupun sosial.
“Anggaran di Pemkot untuk (pemberdayaan) itu belum ada. Karena desil 1 dan 2 biasanya ikut pemerintah pusat, kami hanya mendukung yang belum diintervensi oleh pemerintah pusat,” tandasnya. (ws13/mzm)
