Malang, SERU.co.id – Gedung Poltekom yang disiapkan menjadi lokasi sementara sekolah rakyat, sejak awal tidak dikontrsuksikan sebagai boarding school. Karena itu, dibutuhkan penyesuaian fasilitas mengingat program sekolah rakyat mengusung konsep boarding school.
Kepala DPUPR-PKP Kota Malang, R Dandung Djulharjanto mengungkapkan, bangunan gedung Poltekom layak digunakan untuk sekolah rakyat. Akan tetapi, butuh sejumlah pembenahan dan penyesuaian terhadap fasilitas yang ada.
“Tetap butuh pembenahan, perbaikan dan penyesuaian. Karena gedung Poltekom dikonstruksikan menjadi boarding school, kalau dipakai boarding school ada asrama sehingga perlu penyesuaian terhadap fasilitas,” seru Dandung, Senin (12/5/2025).
baca juga : Pemkot Malang Optimis Sekolah Rakyat Mampu Tangani 3.000 Anak Putus Sekolah
Dandung menjelaskan, penyesuaian terutama terkait fasilitas kamar mandi yang tersedia, agar nantinya tidak berebut saat digunakan menjadi asrama. Selama persiapan pembukaan sekolah rakyat, tidak ada penambahan fasilitas, termasuk kamar mandi.
“Hanya sedikit renovasi, pengerjaannya dimulai bulan ini. Tidak ada penambahan fasilitas, hanya penyesuaian dari ruang dan bagunan yang sudah ada,” ungkapnya.
Penyesuaian lain, terkait ruang kelas dan ruang yang difungsikan sebagai asrama. Diharapkan, ruang kelas yang tersedia mampu menampung siswa yang akan masuk.
Lebih jauh, Dandung belum bisa memastikan sampai kapan sekolah rakyat akan memakai gedung Poltekom. Lahan dekat GOR Ken Arok yang dinilai layak menjadi lokasi pembangunan gedung permanen sekolah rakyat masih tahap pengusulan.
“Itu rencana, karena dari Kementerian PU masih mengusulkan ke Kementerian Sosial. Fokusnya di Poltekom dan sesuai harapan Presiden, tahun ini sudah bisa berjalan (program sekolah rakyat),” tandasnya.
baca juga : Nasib Poltekom Kota Malang Terbengkalai, Mahasiswa Kritik Yayasan
Sedikit pembenahan terhadap fasilitas yang ada di gedung Poltekom ditargetkan rampung bulan Juni. Target tersebut sebelum sekolah rakyat beroperasi pada bulan Juli mendatang.
Sebelumnya, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengatakan, jumlah pendaftar sekolah rakyat mencapai 210 anak. Jumlah tersebut bertambah melebihi target awal yang sudah ditentukan.
“Melebihi target awal yang diarahkan Kemensos, dengan kapasitas sekitar 100 hingga 120 siswa. Kami berencana mengajukan penambahan rombel kepada Kemensos, tapi keputusan akhir berada di pusat,” tuturnya.
baca juga : Gedung Poltekom Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat, Wali Kota: Atasi Anak Putus Sekolah
Penambahan rombel dinilai penting, karena awalnya hanya disiapkan empat rombel. Pihaknya berupaya mencari solusi, agar jumlah siswa dalam satu rombel berimbang.
“Mereka ini yang terdata dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam proses pendaftaran ada tesnya untuk memetakan kemampuan awal dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan yang diperlukan,” ujar Donny. (ws13/ono)
