Aksi Demo Massa Warnai Puncak Latihan Penanganan Konflik Sosial di Lumajang

Aksi demo massa warnai puncak latihan penanganan konflik sosial di Lumajang. (ist) - Aksi Demo Massa Warnai Puncak Latihan Penanganan Konflik Sosial di Lumajang
Aksi demo massa warnai puncak latihan penanganan konflik sosial di Lumajang. (ist)

Lumajang, SERU.co.id – Aksi demo massa menuntut keadilan pada pelaksanaan Pilkada di Lumajang mewarnai Puncak Latihan Lapangan Penanganan Konflik Sosial. Aksi tersebut bagian Upacara Penutupan kegiatan pertanda berakhirnya Latihan Lapangan Penanganan Konflik Sosial di depan Kantor Kabupaten Lumajang, Selasa-Sabtu (12-16/11/2024).

Danrem 083/Bdj, Kolonel Inf Setyo Wibowo SIP MSos mengatakan, pentingnya kegiatan semacam ini untuk menjaga kesiapsiagaan terhadap perkembangan situasi di wilayah.

Bacaan Lainnya

“Latihan ini merupakan implementasi dari perintah pimpinan untuk terus meningkatkan kualitas  prajurit dan satuan wilayah dalam menghadapi tantangan keamanan yang dinamis,” seru Danrem 083/Bdj, kepada awak media usai upacara penutupan latihan, Sabtu (16/11/2024).

Dalam simulasi latihan ini disaksikan langsung Danrem 083/Bdj, Forkopimda Kabupaten Lumajang dan masyarakat. Dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, aparat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dan pemuda.

“Latihan ini ni bertujuan memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi potensi konflik sosial di wilayah Kabupaten Lumajang,” imbuh Kolonel Inf Setyo Wibowo SIP MSos.

Selain itu, bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan keterampilan seluruh peserta dalam mengelola dan merespons situasi konflik secara cepat, tepat dan efektif. Pada sesi latihan ini, berbagai skenario simulasi telah dijalankan, termasuk tindakan preventif, pengelolaan massa, hingga langkah-langkah pemulihan situasi pasca-konflik.

Kolonel Inf Setyo Wibowo menuturkan, integrasi yang terstruktur perlu dilatihkan, supaya penanganan sebuah konflik membawa dampak terhadap stabilitas keamanan diwilayah.

“Dengan berbagai latihan yang terstruktur dan terintegrasi, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan sebagai penjamin stabilitas wilayah. Khususnya dalam hal penanganan konflik sosial,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan dukungan terhadap kegiatan seperti ini, karena pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga ketenteraman masyarakat. (*/rhd)

Pos terkait