Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota apresiasi angka kemiskinan di Kota Malang mencapai titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Angka tersebut menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Keberhasilan ini tercapai berkat intervensi kemiskinan tepat sasaran dan pengendalian harga komoditas pemicu inflasi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin MSi mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024. Turun sebesar 0,35 persen dari angka 4,26 persen pada periode tahun 2023 menjadi 3,91 persen pada periode 2024.
“Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Faktor pendorong menurunnya seperti tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM), menghasilkan data by name by address dan by need. Intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM dan keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi,” seru Umar, Kamis (1/8/2024).
Lebih lanjut, Umar mengungkapkan, keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal juga berpengaruh. Khususnya tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun menurutnya, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin.
“Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” bebernya.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Terus Lakukan Gebrakan Penurunan Kemiskinan dan Kendalikan Inflasi
Dikatakannya, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik.
Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM memberikan apresiasi dan bersyukur dengan pencapaian ini. Kota Malang pada periode Juli 2024 ini mengalami deflasi sebesar -0,01 persen di angka 1,83 persen untuk inflasi year on year. Angka ini masuk dalam range inflasi yang ditetapkan nasional yaitu 2,5 persen (plus minus satu).
“Meski terhitung aman, saya mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada pada gejolak harga beberapa komoditas yang bisa mempengaruhi laju inflasi di Kota Malang. Kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” terang orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu.
Wahyu menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan beberapa upaya mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit. Di antaranya melakukan penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Selain itu, rencana strategis lainnya melakukan pemantauan harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang. (afi/ono)
