Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang terus hadir dengan berbagai gebrakan dan inovasinya. Mulai dari penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting hingga inflasi yang terkendali. Terbaru, Pj Wali Kota Malang melakukan sejumlah intervensi untuk mengendalikan inflasi di Kota Malang.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di Kota Malang turun cukup signifikan. Realisasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun penguatan program pengentasan kemiskinan dilakukan. Begitu juga penguatan ekonomi kreatif.
“Berdasarkan data BPS Kota Malang, angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Turun dari 38,56 ribu (4,37 persen) pada 2022 menjadi 37,78 ribu (4,26 persen) pada tahun 2023. Kota Malang menjadi terendah kedua se-Jawa Timur dan berhasil melampaui angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 10,35 persen,” seru Wahyu.
Baca juga: Kendalikan Inflasi di Hari Pangan Sedunia, Pemkot Malang Gelar Gerakan Pangan Murah
Lebih lanjut, Wahyu menyebut, angka stunting Kota Malang menurun 8,5 persen. Dimana pada akhir tahun 2023 berada di angka 8,9 persen. Tiga kelurahan pada tahun 2024 juga ditarget zero stunting.
“Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,50 persen (mtm) dan tahunan sebesar 2,64 persen (yoy) pada Februari 2024. Inflasi menjelang akhir tahun 2023 tinggi, tetapi saat diadakan Warung Tekan Inflasi (WTI) akhirnya menurun bahkan deflasi. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi solid TPID melalui sinergisitas kolaboratif,” terang pria ramah senyum itu.
Pj Wali Kota Malang bersama TPID terus mencari skenario tepat untuk menekan harga. Di antaranya pasar murah, warung tekan inflasi hingga subsidi. Seperti pengadaan Warung Tekan Inflasi (WTI) di Pasar Blimbing, Pasar Dinoyo dan Pasar Besar tidak hanya menjual beras, tapi juga kebutuhan lainnya.
“Beberapa harga komoditas naik, sehingga Pemkot Malang akan menjalin kerja sama dan memberikan subsidi transportasi. Subsidi tersebut akan digelontorkan di Warung Tekan Inflasi dan pasar murah. Pasar murah kita fokuskan pada kecamatan dan kelurahan dengan sasaran rumah tangga miskin,” beber orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu
Pada Februari lalu, Pj Wali Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menggeber Pasar Murah. Pasar murah digelar secara bertahap pada 5 kecamatan di Kota Malang pada tanggal 20, 21, 22, 23 dan 26 Februari 2024.
“Pasar murah ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas problematika di masyarakat. Bersama TPID untuk bersama-sama mengendalikan harga komoditi, sehingga dapat menekan inflasi lebih tinggi. Khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyu juga menyampaikan, Pemkot Malang telah bersiap untuk mengalokasikan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD untuk membantu pengendalian inflasi. BTT diharapkan dapat mengintervensi harga, seperti bantuan untuk transportasi komoditas yang dibutuhkan.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan, seluruh pihak untuk terus berusaha keras. Tujuannya agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting.
“Beras, sigaret kretek mesin, bawang putih, tomat dan cabai merah menjadi komoditas penyumbang utama andil inflasi (y-on-y). Komoditas beras sendiri menyumbang andil terbesar dibandingkan komoditas lainnya. Oleh karena itu, saya minta semua pihak memberi perhatian lebih,” ujarnya dalam Rakor, Rabu (13/3/2024).
Baca juga: Wali Kota Malang Sebut Operasi Pasar Belum Efektif Kendalikan Inflasi
Berdasarkan laporan Maret Bulog, stabilitas harga dan stok komoditas beras berangsur terkendali. Mengingat masuknya masa panen di beberapa sentra produksi. Namun masih ada daerah yang belum menggelar operasi pasar sehingga mempengaruhi gejolak harga beras.
“Jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan. Selain itu, saya minta kepala daerah bisa meningkatkan program gerakan menanam. Begitu juga operasi pasar murah masif yang berdampak signifikan pada penurunan harga,” pungkasnya. (afi/rhd)
