Jakarta, SERU.co.id – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan, banyak pihak yang salah mengartikan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.
Ari menerangkan, pernyataan Jokowi hanya dalam konteks jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan. Presiden Jokowi hanya memberikan penjelasan mengenai aturan bagi presiden dan menteri dalam kampanye Pemilu.
“Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu 24/1/2024, telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yang ikut tim sukses,” seru Ari, Kamis (25/1/2024).
Baca juga: Sutiaji Luruskan ‘Malang Halal City’, Ternyata Begini
Ia menjabarkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa presiden, wapres, menteri, hingga kepala daerah boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu. Hal ini lah yang disampaikan oleh Jokowi saat ditanya oleh wartawan soal banyak menteri yang menjadi tim sukses dalam Pilpres 2024.
“Artinya, presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam UU (Pemilu),” tutur Ari.
Kendati demikian, presiden, menteri, atau kepala daerah yang akan ikut berkampanye harus memenuhi sejumlah syarat diantaranya adalah dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Serta, mereka harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara.
Baca juga: Anies Baswedan Ditampar Saat Kampanye di Pontianak
Terlebih, menurut Ari hal tersebut bukanlah hal yang baru. Presiden-presiden RI sebelumnya juga ikut berkampanye memenangkan partai yang didukungnya.
“Presiden-presiden sebelumnya, mulai presiden ke-5 dan ke-6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas, dengan partai politik yang didukungnya, dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi soal banyak menterinya yang menjadi tim sukses dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan, tak hanya menteri yang diperbolehkan melakukan kampanye bahkan presiden pun boleh berkampanye. (hma/rhd)
