Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama enam bulan. Namun, usulan tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Rencana yang diklaim sebagai bentuk pendidikan karakter ini dinilai berpotensi menimbulkan praktik militerisasi dalam ranah sipil dan melanggar prinsip-prinsip hak anak.
